21 September 2021

Metrojatim.com

Suara Rakyat Metro

Jaringan Utilitas Semrawut, Surabaya Perlu Redesign Kelola Tata Ruang

2 min read
Utilitas

Surabaya | Metrojatim – Seolah menjadi masalah yang tak kunjung usai. Masih banyak kabel bergelantungan di sepanjang jalan menjadi sampah visual mengotori pemandangan Kota Surabaya. Pembangunan jaringan utilitas tak lagi mengindahkan estetika Kota Pahlawan ini.

Pemkot Surabaya, provider dan pihak-pihak terkait hendaknya mempertimbangkan estetika dalam pembangunan jaringan utilitas di Surabaya.

Ditempat terpisah, Agus Tri Laksono, CV Daur Tri Daya salah satu Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia mengatakan, tantangan menjadikan Surabaya Smart City tentu tidak mudah ketika dihadapkan pada tata ruang dan estetika kot surabaya itu sendiri.

“Di satu sisi membutuhkan pembangunan infrastruktur sementara di sisi lain terkait dengan kelola tata ruang dan estetika kota juga akan  menjadi masalah tersendiri,” ungkapnya.

Sehingga, perlu adanya redesign kelola tata ruang dengan mengakomodir kepentingan akan kebutuhan layanan telekomunikasi.

“Dan dari sini muncul ide untuk pengintegrasian keberadaan infrastruktur telekomunikasi agar lebih efektif efisien dan tidak mengganggu estetika kota,” imbuh Agus.

Baca juga : Sampah Visual, Pembangunan Jaringan Utilitas Surabaya Acuhkan Estetika Kota

Sementara itu, Korwil Jatim Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, Roby Wijono, mengatakan, awal November 2020 Kemendagri sudah melayangkan surat kepada Pemkot Surabaya. Berdasarkan surat 555/6146/SJ, Kemendagri sudah memerintahkan pemkot tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan layanan telekomunikasi dan broadband di Kota Surabaya.

“Kita berharap agar Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan (pemerintah pusat) dan para stakeholder penyedia layanan utilitas menyelesaikan permasalahan ini. Agar transformasi digital yang tengah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo berjalan dengan baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sudah jelas dan secara cermat dengan mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat di Kota Surabaya.

“Mereka melakukan pelayanan kepada publik dan mereka sudah membayar pajak ke pemerintah. Apalagi berdasarkan UU Cipta Kerja, harusnya ada kemudahan berinvestasi bagi penyelenggara utilitas umum seperti penggelaran jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh operator. Bukan malah mempersulit dan mengenakan biaya yang tinggi,” imbuhnya. (agl)

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *