21 September 2021

Metrojatim.com

Suara Rakyat Metro

Pro Kontra Sertifikat Vaksin Syarat Pencairan BST

2 min read

Surabaya | Metrojatim – Pro kontra kebijakan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang wajib memperlihatkan sertifikat vaksinasi, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah menuturkan, sosialisasi yang dilakukan kecamatan dan kelurahan perlu ditingkatkan lagi terkait syarat tersebut. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan, banyak warga yang tidak membawa bukti sudah vaksin. Akhirnya, mereka harus kembali keesokannya meski tanpa antrean.

” Ini sudah disosialisasikan. Jadi, pihak kecamatan dan kelurahan setempat yang seharusnya lebih masif lagi. Juga, melakukan pendekatan persuasif bagi orang-orang tertentu,” paparnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, bukti vaksin atau surat keterangan dokter memang menjadi salah satu syarat pengambilan BST. Bisa pula membawa surat keterangan dari dokter yang berisi orang tersebut memang tidak boleh divaksin karena alasan kesehatan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021.

Menurut Khusnul, syarat khusus tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang menggalakkan program vaksinasi. Sebab, target 70 persen warga sudah divaksin harus tercapai Agustus besok. ” Itu targetnya Pak Presiden. Jadi, kita bersama-sama berupaya mengejar target itu supaya segera tercipta herd immunity,” jelasnya.

Sesuai data, ada sekitar 2.000 warga dari Kecamatan Tambaksari yang mendapat BST. Penyalurannya dibagi menjadi empat hari. Satu hari maksimal 500 orang. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kerumunan di lokasi pengambilan. ” Harus tetap sesuai prokes (protokol kesehatan, Red),” kata Khusnul.

Baca juga : DPRD Surabaya gelar Istighosah dan Doa bersama Lintas Agama

Tidak sepakat dengan rekannya di DPRD, Wakil ketua DPRD Surabaya A. Hermas Thony merasa kecewa ada kebijakan yang dianggapnya diskriminatif tersebut.

Sebenarnya ia mengaku senang ada kabar bahwa bantuan BST untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah di Surabaya sudah bisa turun. Namun syarat untuk pengambilan yang harus melampirkan bukti sudah di vaksin ini yang kurang pas.

Alasannya ada beberapa hal yang belum bisa di capai pemerintah, termasuk vaksin yang di sediakan tidak mencukupi atau tidak sampai 70% yang di targetkan.

” Pemberian vaksin tidak di berikan mereka yang memang mau menerima BST atau penerima BST masuk prioritas vaksin sehingga tidak ada keterkaitan pemberian vaksin dan BST, ” papar Sekretaris DPC Gerindra kota Surabaya ini.

Apabila, kemarin ada pengumuman penerima BST harus di vaksin sebelum BST-nya keluar itu baru logis, ” Masih bisa nyambung, ” ucapnya.

Nah, yang terjadi kan tidak demikian. Ketika tiba-tiba pengambilan BST, masyarakat harus melampirkan surat keterangan sudah di vaksin. ” Ini mencederai rasa kemanusiaan dan sebetulnya tidak keterkaitan sama sekali, ” tegas A.H Thoni.

Saat ini, masih Thoni, kelompok penerima BST tidak hanya masyarakat yang terdampak covid tetapi masyarakat yang lain yang sebetulnya sebelum ada covid sudah menderita.

” Sehingga kalau vaksin di kaitkan dengan persyaratan pengambilan BST itu mencederai dan melukai hati masyarakat surabaya,” ungkapnya kembali.

Thoni berharap pada pemerintah kota surabaya untuk segera mengevaluasi kebijakan yang diskriminiatif ini bahkan menunjukan sikap yang tidak adil.

” Alangkah lebih baiknya, sekarang ini pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat siapapun yang sedang kesulitan ekonomi dan yang berhak seperti fakir miskin tanpa syarat apapun,” tegasnya. (iwn)

Share and Enjoy !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *