Blitar, Metro Jatim;
Para petani tembakau di Bumi penataran belum bisa menikmati hasil panen tanaman mereka, pasalnya harga tembakau masih belum sesuai dengan harapan.
Diduga hal ini adalah ulah para tengkulak yang sengaja mempermainkan harga pasar. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Blitar Sunyoto memaparkan, harga tembakau kini masih berkutat diangka Rp.40.000,- sedangkan untuk tembakau kualitas super sekitar Rp.50.000,-.
Nilai itu, sejatinya masih bisa didorong untuk naik namun karena beberapa factor, sehingga harga stagnan. “Ada saja alasan bakul (penjual), ada yang karena hujan, karena belum ada permintaan, dan alasan lain,” ujar Sunyoto.
Kondisi ini, cukup memprihatinkan bagi para petani tembakau yang menjalin kemitraan dengan perusahaan atau pabrik. Dimana jenis tembakau yang ditanam tidak begitu memiliki harga jual yang tinggi.
Disisi lain, nyaris tidak ada kompensasi ketika mengikuti program kemitraan tersebut. “Makanya saat ini petani cenderung pilih mandiri, tak ikut kemitraan. Kalau kondisi kayak gini banyak yang lepas tangan,” terangnya.
Lanjutnya, petani yang menjalin kemitraan mendapat fasilitas. Misalnya, kemudahan mendapatkan bantuan modal, atau falisitas lain. Namun hal itu belum bisa direalisasikan. Bahkan untuk pengadaan bibit tembakau yang nanti diambil oleh perusahaan tersebut harus dibeli dengan uang pribadi. "Per gramnya bisa mencapai Rp. 32 Ribu rupiah,” akunya.
Lembaga yang menaungi para petani belum bisa memberi banyak kontribusi. Ada beberapa kendala harus diselesaikan. Misalnya saja, sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut. Untuk itu, saat ini pihaknya memilih fokus untuk proses penguatan kelembagaan. “Kami rencananya akan membuat koperasi, harapannya bisa menjadi solusi untuk masalah permodalan petani tembakau,” tegasnya.
Dia mengaku, organisasi petani tembakau masih belum bisa seperti asosiasi atau lembaga masyarakat lain di Bumi Penataran. Meski ada keinginan untuk menyampaikan keluhan-keluhan mengenai kondisi petani, hal itu belum bisa diwujudkan.
Dirinya juga mengungkapkan, bahwa petani tembakau memiliki andil yang cukup besar untuk pendapatan daerah. Misalnya saja, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang setiap tahun diterima pemerintah daerah.
Tentunya, dalam penetapan besaran anggaran dari pusat tersebut, juga mempertimbangkan keberadaan petani tembakau suatu daerah. “Kalau tidak banyak petani tembakaunya, tentu jumlah yang diterima juga tidak besar,” bebernya. (Ki Arg)
