Sumenep, Metro Jatim:
Pemerintah kabupaten Sumenep resmi melantik Agus Dwi Saputra sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep. Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
Pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni pergantian pucuk pimpinan birokrasi. Di balik prosesi resmi itu, tersimpan tantangan besar yang menuntut ketegasan, kecepatan, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Posisi Sekda bukan hanya administrator tertinggi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan juga motor penggerak koordinasi lintas perangkat daerah.
Agus Dwi Saputra kini mengemban tugas strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, disiplin birokrasi ditegakkan, serta program prioritas kepala daerah dapat diterjemahkan secara konkret di lapangan.
Enam kandidat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekda Sumenep Lolos Assesment, dan Sudah Sesuai Standar Kompetensi Jabatan.
Tugas tersebut menjadi semakin krusial karena Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini masih dihadapkan pada persoalan klasik, kekosongan sejumlah jabatan strategis. Sejumlah posisi jabatan diketahui belum terisi secara definitif, mulai dari Kepala Badan, Staf Ahli, Camat, hingga Sekretaris Kecamatan (Sekcam).
Kekosongan itu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi memengaruhi akselerasi pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks tersebut, publik tentu menaruh harapan sekaligus pertanyaan kritis, seperti apa langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan Sekda baru.
Menanggapi hal itu, Agus Dwi Saputra menegaskan bahwa proses pengisian jabatan tetap harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Yang pasti leading sector-nya di BKPSDM, tetap harus seizin Bapak Bupati, karena Bapak Bupati kan Pejabat Pembina Kepegawaian,” ungkapnya. usai pelantikan. Kamis (26/2/2026)
Ketua Pansel JPT Pratama Sekda Sumenep Tak Mampu Jelaskan Substantif.
Lebih lanjut ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jabatan-jabatan yang masih kosong.
“Yang pasti kita segara mengevaluasi dan segera mengisi kekosongan dimana perlu di evaluasi," tandasnya.
Publik berharap pengisian jabatan dilakukan secara transparan, berbasis kompetensi, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Lebih dari itu, proses tersebut harus mampu menghadirkan figur-figur yang benar-benar memiliki kapasitas manajerial dan integritas untuk mendorong percepatan kinerja OPD.
Kini sorotan publik tertuju pada langkah awal Sekda baru Apakah ia mampu menjawab ekspektasi dengan gebrakan yang lebih konkret. (*)
