Trenggalek, metrojatim.com;
Kabar mengejutkan datang dari ruang sidang DPRD Trenggalek. Ketua DPRD setempat, Doding Rahmadi, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan bergerak cepat menyikapi aturan baru pemerintah pusat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Kebijakan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini akan mulai berlaku pada 2027 mendatang.
Di tengah kekhawatiran aknan nasib ribuan PPPK yang mengabdi di lingkungan Pemkab Trenggalek, Doding justru hadir dengan angin segar. "Kami akan berusaha agar tidak ada pengurangan pegawai. Karena itu daerah harus mencari solusi, salah satunya dengan meningkatkan PAD sehingga kekuatan APBD juga meningkat," ujarnya saat ditemui Jumat (19/6/2026).
Angka bicara keras. Saat ini belanja pegawai Trenggalek mencapai angka fantastis, Rp818 miliar. Sementara aturan baru mengizinkan hanya sekitar Rp600 miliar. Selisih lebih dari Rp200 miliar menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.
Namun Doding tidak mau larut dalam kepanikan. Ia justru melihat celah yang selama ini terabaikan. "Solusinya harus kreatif dalam memaksimalkan potensi PAD. Kami yakin eksekutif mampu mencari terobosan sehingga APBD ke depan semakin kuat," tegasnya dengan optimisme.
Yang menarik, legislator PDI Perjuangan ini membuka peta jalan yang jelas. Pariwisata, sektor jasa, dan ekonomi kreatif menjadi kuda-kuda andalan untuk menopang PAD. Dengan begitu, ketergantungan terhadap dana transfer pusat perlahan bisa dikurangi.
"Kalau PNS peluang dirumahkan sangat kecil. Tetapi PPPK ini yang harus kita jaga bersama. Karena itu kami berusaha agar kondisi tersebut tidak terjadi di Trenggalek," ungkapnya dengan nada penuh kepedulian.
Tak berhenti di situ, DPRD Trenggalek dan eksekutif mulai menyusun strategi jangka panjang menjelang pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Doding mengingatkan agar momen ini digunakan untuk menata ulang prioritas pembangunan.
"Kami mengingatkan jajaran eksekutif agar fokus dan serius dalam membahas APBD 2027. Program-program yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah," pesannya.
Tantangan tak hanya soal belanja pegawai. Mandatory spending lainnya seperti pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 40 persen juga harus terpenuhi. Sebuah pekerjaan besar yang butuh sinergi luar biasa antara legislatif dan eksekutif.
Di tengah hiruk-pikuk persiapan, satu hal yang jelas: Trenggalek bertekad menjaga para pegawainya. "Kami akan berupaya keras," tutup Doding, mengukuhkan komitmen bahwa kebijakan pusat tak boleh mengorbankan mereka yang telah mengabdi di daerah. (Wwn)
