Banyuwangi, Metro Jatim;
Program “Gesah Bareng Ambi Bupati” kembali digelar pada Rabu (2/9/2026) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Setelah sebelumnya mengangkat isu pertanian pada pertengahan Agustus 2026, forum kali ini secara khusus membahas berbagai persoalan di sektor pendidikan. Isu yang dibahas meliputi akses beasiswa, pengawasan pelajar di luar sekolah pada jam belajar, sarana prasarana pendidikan, hingga masa depan anak penyandang disabilitas.
Forum yang dihadiri sekitar 150 peserta ini menjadi ruang bagi penggiat pendidikan, pemerhati, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa, hingga pemangku kebijakan untuk menyampaikan persoalan dan gagasan secara langsung kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
Bupati Ipuk menyampaikan bahwa forum ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Masukan yang didapat akan dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan program pembangunan.
“PR kita masih banyak. Karena itu, kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat. Apa yang disampaikan di forum ini akan menjadi bahan untuk perbaikan program-program pendidikan ke depan,” ujar Ipuk.
Pembahasan Rencana Regrouping Sekolah
Salah satu persoalan yang diangkat dalam diskusi adalah rencana regrouping SDN 1 Singonegaran. Ahmad Radiansyah, seorang wali murid, mengutarakan kekhawatirannya terkait dampak psikologis regrouping terhadap para siswa.
Menanggapi hal tersebut, Ipuk menjelaskan bahwa rencana regrouping masih dalam tahap kajian, salah satunya mempertimbangkan pengembangan RSUD Blambangan serta ketersediaan tenaga pendidik di Banyuwangi.
“Kalau nanti memang ada regrouping, kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua memilih sekolah yang akan dituju. Kami juga memastikan ada pendampingan dari guru selama proses adaptasi pindah sekolah. Yang terpenting, siswa tetap nyaman dan aman dalam belajar,” tegas Ipuk.
Pengawasan Pelajar dan Perbaikan Fasilitas
Isu lain disampaikan oleh Catur Bagus, pendidik dari SMPN 1 Singojuruh, yang menyoroti masih adanya pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam efektif belajar. Keterbatasan tenaga pengawas menjadi kendala utama. Ia mengusulkan penguatan penertiban terpadu melalui Patroli Kasih Sayang yang melibatkan Satpol PP, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, serta mengimbau pelaku usaha agar tidak melayani pelajar pada jam sekolah.
Sementara itu, Numira Ida, guru Bahasa Inggris dari MI Al Hikmah Desa Tampo, Kecamatan Cluring, mengusulkan bantuan perbaikan fasilitas sekolahnya yang sudah rusak.
“Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” tanggap Ipuk.
Aspirasi mengenai keamanan sekolah juga disampaikan oleh Nining, Ketua Paguyuban SDN 5 Tapanrejo, Kecamatan Muncar, mengingat lokasi sekolahnya yang jauh dari permukiman rawan kasus pencurian.
Pendidikan Inklusif dan Masa Depan ABK
Isu pendidikan inklusif diangkat oleh Didik, seorang orang tua dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Putrinya telah mendapatkan bimbingan baik dari para guru sejak SMP hingga berhasil melanjutkan ke SMAN 1 Glagah. Namun, Didik mempertanyakan peluang kerja bagi ABK setelah lulus SMA.
Ipuk mendorong para orang tua untuk tetap optimistis. Menurutnya, peluang pendidikan dan beasiswa terbuka luas selama anak memiliki kemampuan dan prestasi.
“Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi,” jelas Ipuk.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan. Seluruh aspirasi yang masuk telah dicatat untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan.
“Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” tutup Ipuk. (*)
