 |
| Foto : Demo damai 212, GPN dan AKAR serta masyarakat didepan kantor emkab Kediri, dukung Mas Dhito bersihkan pejabat dari praktek Korupsi |
Kediri, metrojatim.com;
Dukungan terhadap komitmen Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, dalam memberantas dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa tahun 2023 terus menguat. Hal itu terlihat dalam aksi yang digelar sejumlah elemen masyarakat di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.
Aksi yang disebut sebagai demo damai tersebut diwarnai pembakaran ban bekas sebanyak dua kali di pintu masuk kantor Pemkab Kediri. Kepulan asap pekat sempat mengganggu aktivitas di sekitar lokasi. Selain itu, peserta aksi juga sempat mengunci pintu gerbang keluar-masuk kantor Pemkab, yang berdampak pada pembatasan akses sementara ke area perkantoran. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Pare dialihkan ke jalur Pamenang guna mengurai kepadatan, Selasa (28/4/2026).
 |
| Foto : Korlap aksi demo dukung Mas Dhito didepan Pemkab Kediri |
Dalam orasinya, para aktivis menyampaikan dugaan adanya praktik kecurangan dalam pengisian perangkat desa. Mereka menyebut sekitar 162 desa melaksanakan rekrutmen pada 2023 yang diduga tidak berjalan secara transparan. Para orator juga mengklaim bahwa dalam fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sejumlah kepala desa yang dihadirkan sebagai saksi mengakui adanya praktik pengondisian dalam proses tersebut.
Lebih lanjut, para aktivis juga menyatakan bahwa sejumlah oknum pejabat yang disebut dalam persidangan turut dipanggil ke Pengadilan Tipikor dan, menurut mereka, mengakui menerima aliran dana yang berkaitan dengan pengisian perangkat desa tahun 2023. Klaim-klaim tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari putusan pengadilan maupun keterangan resmi aparat penegak hukum.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di lokasi, Arip, perwakilan Aliansi 212, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap langkah tegas pemerintah daerah dalam menindak dugaan kecurangan pada proses rekrutmen perangkat desa.
“Kami mendukung penuh sikap Mas Dhito. Jika ada praktik jual beli jabatan, harus dibongkar sampai tuntas. Bahkan beliau siap mengantarkan langsung pihak yang terbukti ke kejaksaan maupun kepolisian. Ini bentuk keberanian pemimpin yang harus dikawal bersama,” ujar Arip.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam mengawal isu tersebut menjadi penting agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
 |
| Foto : Bakar ban bekas dalam demo danai didepan kantor Pemkab Kediri oleh peserta aksi |
Sementara itu, Ander Yohana S, mantan tim sukses Mas Dhito yang kini aktif di bidang advokasi, menegaskan komitmennya untuk mendampingi masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses rekrutmen tersebut. Ia menilai tidak boleh ada kompromi terhadap praktik yang mencederai integritas pemerintahan desa.
“Kami siap mendampingi korban. Jika ada bukti atau pihak yang dirugikan, silakan melapor. Kami akan kawal hingga proses hukum berjalan agar praktik seperti ini tidak terulang,” tegas Ander.
Namun demikian, Ander juga menyayangkan tidak adanya perwakilan Pemerintah Kabupaten Kediri yang menemui massa selama aksi berlangsung. Menurutnya, dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal penting dalam meredam ketegangan.
Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan berlangsung relatif tertib meskipun sempat diwarnai pembakaran ban dan penutupan akses gerbang. Massa juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan yang menjaga situasi tetap kondusif.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya partisipasi publik dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Dukungan terhadap langkah tegas Bupati Kediri diharapkan mampu mempercepat penegakan hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen perangkat desa yang transparan dan akuntabel. (Hadi)
