Mojokerto, metrojatim.com;
Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto terus berusaha untuk mendorong digitalisasi pajak demi mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, maka Bapenda Kabupaten Mojokerto melaksanakan acara Sosialisasi Implementasi Alat Perekam Transaksi Usaha (Jatim Tax), Senin (16/11/ 2026 )
yang digelar di Hotel Arayana Trawas Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
Acara Sosialisasi Implementasi Perekam Transaksi Usaha ( Jatim Tax ) yang diselenggarakan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto ini dibuka oleh Bupati Mojokerto Dr. Muhammad Albarraa.
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Albarra turut mengungkapkan optimalisasi PAD kini menjadi hal yang sangat penting ditengah penurunan dana transfer pusat ke daerah.
Selain itu Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu menjelaskan bahwa kiat optimalisasi PAD tidak hanya pada intensitas pemungutan, namun juga pada sisi pencegahan akan adanya salah pencatatan data/miskalkulasi, kekeliruan administrasi, hingga potensi penyalahgunaan pajak daerah.
"Dana transfer pusat ke daerah di seluruh Indonesia Raya, termasuk Kabupaten Mojokerto, mengalami pengurangan, sehingga, agar program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik, maka antara lain kita harus bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Upaya-upaya PAD yang kita lakukan di antaranya adalah memastikan agar tidak ada kebocoran di dalam perpajakan," ucap Bupati Gus Barra.
Masih dalam sesi arahan Muhammad Albarraa Bupati, ia mengatakan salah satu langkah pemkab untuk menghindari potensi kebocoran pemungutan pajak adalah dengan bekerjasama dengan Bank Jatim melalui fitur Jatim Tax. Bupati menilai fitur tersebut merupakan terobosan yang cukup kredibel karena pencatatan atau pendataannya bersifat real-time.
"Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong perbaikan tata kelola perpajakan daerah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui implementasi Jatim Tax, yaitu aplikasi dan perangkat pendukung yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital dan pemantauan transaksi secara waktu nyata atau real-time," jelasnya.
Akhir sesi, Gus Bupati mengimbau para ASN dan pihak lain yang terkait, untuk mempercepat proses sosialisasi dan penerapan Jatim Tax ini. Tak lupa pula ia mengingatkan kepada para wajib pajak bahwa Jatim Tax berfungsi untuk menyempurnakan sistem perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit kewajiban para wajib pajak pada umumnya.
"Penerapan Jatim Teks ini hendaknya dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit panjenengan (wajib pajak), saya meminta Badan Pendapatan Daerah bersama Bank Jatim dan pihak terkait untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan baik," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Hj.Nurul Istiqomah, SE MM pada laporannya menjelaskan bahwa penerapan (implementasi) Jatim Tax pada wajib pajak Kabupaten Mojokerto juga akan dievaluasi kedepannya namun tidak dalam waktu dekat. Kabapenda Nurul menjelaskan bahwa Jatim Tax baru diluncurkan bertahap sejak bulan Oktober lalu, sehingga butuh waktu agar evaluasi yang akan dilaksanakan bisa efektif.
"Evaluasi ini kita lakukan 1 tahun ke depan, karena kemarin pemasangannya itu di bulan Oktober, jadi mungkin nanti evaluasinya adalah 1 tahun ke depan, mulai tahun 2027, besok kita evaluasi dan monitoring bersama-sama dengan tim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati," ucap Nurul Istiqomah Kaban Bapenda di hadapan ratusan Wajib Pajak ( WP ) di Hotel Arayana Trawas. (Kartono)
