Lumajang, Metro Jatim;
Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan, baik pihak eksekutif maupun legislatif.
Penyerapan anggaran bukan sekadar persoalan seberapa besar uang daerah telah dibelanjakan, melainkan juga menyangkut sejauh mana program pemerintah mampu direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Ketua DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Jawa Timur, Didik Sofyan Arif. Ia mengingatkan bahwa DPRD Kabupaten Lumajang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"DPRD jangan hanya hadir ketika pembahasan dan pengesahan anggaran, tetapi juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan APBD, audah dijalankan apa belum? ", tegas Didik.
DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah. Fungsi ini menjadi sangat penting ketika ditemukan adanya keterlambatan realisasi anggaran, program yang belum berjalan, maupun kegiatan pembangunan yang tidak sesuai target.
DPRD harus menggunakan hak dan instrumen pengawasannya untuk meminta penjelasan kepada pemerintah daerah, melakukan rapat kerja dengan OPD terkait, serta mengevaluasi kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
"Kita tunggu bagaimana wakil rakyat ini menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memeberikan penjelasan langsung kepada masyarakat Jangan Sampai Anggaran Menumpuk di akhir tahun, sehingga masyarakat Kehilangan Manfaatnya", bebernya.
Lebih lanjut, didik menjelaskan terkait dampak yang bisa ditimbulkan dari minimnya penyerapan APBD antara lain, Pembangunan infrastruktur berpotensi mengalami keterlambatan, Perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana publik lainnya dapat tertunda, Program pemberdayaan ekonomi dan bantuan masyarakat berpotensi tidak terlaksana sesuai jadwal.
"Bukan hanya itu, perputaran ekonomi lokal yang diharapkan tumbuh melalui belanja pemerintah akan terhambat, kualitas pekerjaan berisiko menurun apabila penyerapan dipaksakan menjelang akhir tahun anggaran, pelaksana pasti buruh - buruh karena dikejar waktu", pungkasnya.
PSMP menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah uang daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. (Illah)
