Banyuwangi, Metro Jatim;
Puluhan anggota Forum Penyelamat NKRI, berkumpul dirumah makan Rojonogo, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (29/11/2018). Mereka membahas adanya indikasi ancaman gangguan stabilitas keamanan di Bumi Blambangan. Khususnya di wilayah Kecamatan Pesanggaran dan Siliragung.
"Karena itulah kita berkumpul disini, sebagai komitmen kita dalam Forum Penyelamat NKRI," ucap Koordinator Forum Penyelamat NKRI, Bambang Subagyo.
Indikasi ancaman gangguan stabilitas keamanan ini tercium, masih Bambang, pasca munculnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Heri Budiawan alias Budi Pego, pada 16 Oktober 2018 lalu. Disitu, koordinator demo berlogo palu arit Pesanggaran tersebut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.
Usai keluarnya vonis, disinyalir muncul sejumlah pihak yang ingin mempolitisir situasi di wilayah Pesanggaran dan Siliragung. Yakni dengan mengkaitkan antara putusan MA dengan aksi demonstrasi yang dilakukan Budi Pego cs.
"Padahal kita semua tahu, vonis itu turun bukan sebagai akibat demo yang digelar Budi Pego, tapi karena pengibaran logo palu arit dalam demo. Itu kan logo terlarang," ungkap pria yang juga Provost Banser GP Ansor Banyuwangi tersebut.
Bahkan, lanjutnya, belakangan berdiri posko yang mengatasnamakan aksi solidaritas Budi Pego.
"Dan kita harus tanggap akan fenomena ini. Jangan sampai masyarakat jadi korban provokasi," jelasnya.
Sekedar diketahui, massa Forum Penyelamat NKRI ini terdiri dari perwakilan Banser, Forum Suara Blambangan (Forsuba), Lembaga Pemuda Peduli Masyarakat (LPPM) dan sejumlah tokoh masyarakat.
Reaksi Forum Penyelamat NKRI ini cukup beralasan. Logo palu arit memang cukup sensitif di Bumi Blambangan. Terutama bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU).
Ditahun 1965, Banyuwangi, punya sejarah kelam. 62 orang kader GP Ansor setempat telah menjadi korban kekejaman PKI pada 18 Oktober 1965. Sebagai bukti, Monumen didirikan dilokasi kejadian, di Dusun Cemetuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring.
"Sudah cukup sekali sejarah kelam itu terjadi, kami tak ingin semua terulang dan masyarakat yang jadi korban," pungkas Bambang. (Ags)
