Final, Tambang Emas Tumpang Pitu Sudah Ditetapkan Sebagai Objek Vital Nasional - METRO JATIM

Breaking

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini

Kamis, 28 November 2019

Final, Tambang Emas Tumpang Pitu Sudah Ditetapkan Sebagai Objek Vital Nasional


Banyuwangi, Metro Jatim;

Menyikapi pentingnya stabilitas dan keamanan Banyuwangi yang belakangan ini mulai hangat kembali dikawasan tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi, komunitas wartawan yang tergabung dalam Persaudaraan Wartawan Sritanjung (PWS) menggelar acara silaturahmi dengan cara Gesah Ambi Ngopi Bareng, bertemakan 'Ngerumat Investasi Reng Banyuwangi', Kamis (28/11/19) sore.

Acara yang bertempat di Cafe D'Coco JL Brigjen Katamso sebelah utara kantor DPRD Banyuwangi, menghadirkan dua narasumber yang tidak asing lagi di kancah persilatan Bumi Blambangan. Sebut saja Hakim Said selaku penasihat PWS, dia juga penasehat di Lembaga Aliansi Indonesia DPC Banyuwangi. Sedangkan Haji Abdilah Rafsanjani adalah sosok aktivis kawakan yang juga sebagai ketua Asosiasi pertambangan mineral (Aspamin) Banyuwangi.

Saat memberikan pemaparan, Hakim Said menyayangkan apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumberagung, Vivin Agustin yang membuat masyarakat terpecah belah  sehingga menimbulkan kegaduhan baru di Desa Sumberagung. Padahal sudah jelas pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan lokasi tambang emas dan mineral Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur ‎yang dioperatori PT Bumi Suksesindo (BSI) sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas).

"Penetapan tambang Tumpang Pitu sebagai Obvitnas merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa iklim investasi dan perekonomian di wilayah Banyuwangi tetap terjaga. Sehingga keberadaan tambang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Banyuwangi dan umumnya bagi perekonomian nasional," ucap Hakim Said.

Ditambahkan Hakim Said, sebagai Obvitnas, tambang emas Tumpang Pitu kini dalam pengawasan dan perlindungan negara. "Oleh karena itu, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengamankan proyek ini agar dapat beroperasi secara optimal, karena memiliki dampak strategis terhadap perekonomian nasional." tegasnya.(AGUS SALIM)

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini