Trenggalek, Metro Jatim;
Aksi protes yang digelar Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Trenggalek memicu ketegangan dalam audiensi dengan DPRD setempat dan perangkat daerah terkait, Kamis (17/7/2025). Para pedagang menuntut pembatasan event di alun-alun yang dinilai merugikan mereka dan hanya menguntungkan segelintir pihak, termasuk pedagang luar yang dibawa penyelenggara acara.
Juru bicara PKL Alun-Alun Trenggalek menyatakan, gelaran event yang terlalu sering membuat pedagang lokal terpinggirkan. "Pemerintah Daerah harus hadir menyelesaikan masalah ini agar PKL lokal tidak terus tertindas," tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, menyebut event yang kerap digelar di alun-alun tidak berkontribusi pada perekonomian lokal."Justru menghancurkan UMKM dan hanya menguntungkan orang-orang tertentu, terutama yang dekat dengan pemangku kebijakan,"ujarnya.
Ia menegaskan, event harus diatur ketat agar tidak menjadi alat mencari keuntungan sepihak."Kalau alun-alun hanya dipakai untuk event komersial, lebih baik dikavling jadi ruko saja," sindir Mugiyanto yang akrab disapa Kang Obeng.
Ketua DPRD Trenggalek, Arik Sirwahyuni, juga meminta penataan tegas terkait frekuensi event. "Jika Pemda ingkar janji soal batasan event (maksimal 2 kali setahun), saya siap ikut demo,"tegas Arik.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Gunawan, mengusulkan pemindahan seluruh kegiatan event ke luar alun-alun."Ini untuk menjaga kesakralan alun-alun sekaligus memacu ekonomi lokal,"jelasnya.
Protes ini menandai ketidakpuasan pelaku UMKM terhadap kebijakan event yang dinilai timpang. DPRD dan PKL mendesak Pemda Trenggalek segera mengambil langkah konkret untuk melindungi pedagang lokal. (wwn)
