Jombang, metrojatim;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang, Muhammad Nashrulloh, SE., M.Si., turut menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang. Rapat ini beragendakan penyampaian nota penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., dan dihadiri oleh seluruh fraksi serta anggota DPRD. Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., menyampaikan penjelasannya secara langsung, didampingi oleh Wakil Bupati, Salmanuddin, S.Ag., M.Pd., beserta jajaran Forkopimda dan para Kepala OPD, termasuk Kepala BPKAD.
Kehadiran Kepala BPKAD, Muhammad Nashrulloh, dalam rapat ini menandai peran penting BPKAD dalam penyelarasan kebijakan fiskal daerah. Khususnya, kehadiran ini krusial dalam proses penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan akuntabel. Sebagai pimpinan OPD teknis yang mengelola keuangan dan aset daerah, peran Kepala BPKAD sangat strategis dalam menjabarkan rencana perubahan APBD agar selaras dengan arahan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Perubahan APBD 2025 ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap berbagai dinamika fiskal dan kebutuhan pembangunan yang berkembang di daerah. Dalam konteks ini, BPKAD berperan aktif memastikan bahwa setiap penyesuaian anggaran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Rapat Paripurna ini juga menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, termasuk peran teknis BPKAD, dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan akuntabel. Hal ini merupakan langkah maju menuju Jombang yang lebih maju dan sejahtera. (Hsn)
