Banyuwangi, Metro Jatim;
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bertempat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada Sabtu (26/9/2026), digelar prosesi akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang diikuti oleh 100 keluarga penerima manfaat.
Agenda ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Bank Tabungan Negara (BTN) dan asosiasi pengembang perumahan seperti Real Estate Indonesia (REI) serta Apersi. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah, kegiatan ini ditujukan untuk mempermudah transaksi masyarakat. Dalam skema ini, pembeli dan notaris dipertemukan langsung dalam satu lokasi, sehingga dapat menekan biaya administrasi yang harus dikeluarkan calon pemilik rumah.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah kolaboratif ini. Ia menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mempermudah MBR memperoleh rumah melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan bersubsidi. Selain perumahan baru, Pemkab Banyuwangi juga berfokus pada perbaikan kualitas hunian, di mana tercatat 6.434 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah direhabilitasi sepanjang periode 2019 hingga 2026.
Sektor perumahan di Banyuwangi sendiri menunjukkan dinamika yang positif. Perwakilan BTN Wilayah Jatim Bali Nusra mencatat telah menyalurkan KPR kepada lebih dari 16.300 keluarga sejak 2017, dengan sekitar 700 penyaluran di tahun 2026 yang menguasai mayoritas pangsa pasar kredit perumahan setempat. Sementara itu, pihak REI mengonfirmasi bahwa dari rata-rata penjualan 2.000 unit rumah per tahun di Banyuwangi, lebih dari 95 persen didominasi oleh segmen rumah subsidi. Komitmen berkelanjutan ini sebelumnya mengantarkan Banyuwangi meraih Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Dalam Negeri pada Agustus 2026. (*)
