Trenggalek, Metro Jatim;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026, Selasa (14/10/2025). Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Trenggalek tersebut berjalan dinamis.
Dua Isu Utama Jadi Fokus Sorotan
Sejumlah fraksi dalam rapat tersebut menyoroti dua isu utama, yakni efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan kondisi infrastruktur di daerah. Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa dua hal tersebut menjadi fokus utama yang banyak dipertanyakan oleh fraksi-fraksi selama pembahasan. “Teman-teman fraksi banyak menyoroti efisiensi dana dari pusat serta pembangunan infrastruktur. Dua hal ini memang menjadi perhatian besar DPRD dalam pembahasan RAPBD 2026,” ujar Doding usai rapat.
Kepastian Pemotongan Anggaran dan Langkah Selanjutnya
Ia menambahkan, pihaknya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan telah memperoleh kepastian mengenai adanya pemotongan dana untuk Kabupaten Trenggalek. “Karena sudah ada kepastian soal pemotongan anggaran, langkah selanjutnya DPRD akan segera menggelar rapat komisi dengan OPD terkait. Pemotongan ini sudah kami breakdown dan disepakati oleh Banggar serta TAPD. Nanti akan diperdalam lagi melalui pembahasan komisi,” jelasnya.
Eksekutif Ungkap Penyebab Penundaan Program
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, yang hadir mewakili eksekutif dalam rapat tersebut, mengungkapkan bahwa hampir seluruh fraksi memberikan perhatian serius terhadap permasalahan infrastruktur di daerah. Menurutnya, beberapa rencana program yang semula akan dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun ini terpaksa ditunda ke APBD 2026 akibat adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Penurunan Dana Transfer Berhasil Ditekan
“Penurunan dana transfer untuk Trenggalek sekitar Rp153 miliar. Namun berkat upaya dan lobi yang dilakukan Bupati Mochamad Nur Arifin ke pemerintah pusat, penurunan tersebut berhasil ditekan hingga sekitar Rp120 miliar,” terang Wabup Syah. Ia menambahkan, penurunan dana transfer ini tidak hanya terjadi di Trenggalek, melainkan juga dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian anggaran pemerintah pusat.
Komitmen Menjaga Efektivitas Anggaran Prioritas
Dengan kondisi tersebut, baik DPRD maupun Pemkab Trenggalek berkomitmen untuk tetap menjaga efektivitas penggunaan anggaran agar program prioritas pembangunan daerah tetap dapat berjalan sesuai rencana. (Wwn)
