Trenggalek, Metro Jatim;
Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Bagian Hukum Setda. Rapat yang digelar untuk mengevaluasi kinerja ini menyoroti sejumlah kelemahan dalam perencanaan kegiatan, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Anggaran Harus Lebih Terarah dan Berasas Manfaat
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir, menekankan bahwa berbagai permasalahan yang ada seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Ia menyoroti pentingnya kejelasan hasil dan asas manfaat dari setiap anggaran yang diajukan.
"Harusnya permasalahan yang ada bisa jadi perhitungan terkait permasalahan yang kemarin. Kalau dapat anggaran harus lebih jelas hasilnya termasuk asas manfaat," kata Husni pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Husni menjelaskan bahwa proyeksi anggaran haruslah berlandaskan pada kegiatan yang direncanakan dengan jelas. "Pendeknya, anggaran yang didapat tersebut akan dipergunakan untuk apa. Karena kondisi fiskal kita yang terbatas," tegasnya.
Capaian Disdukcapil Dinilai Biasa Saja, Sisa Masalah Dianggap Tuntas
Dalam rapat tersebut, Komisi I menilai capaian yang ditunjukkan oleh Disdukcapil masih relatif biasa-biasa saja. Salah satu kelemahan yang disoroti adalah cara menangani target yang tidak tercapai.
Husni memberi contoh, capaian tahun ini yang menyisakan persoalan seringkali dianggap tuntas 100 persen di tahun berikutnya, tanpa ada upaya percepatan. "Padahal harusnya jika yang tidak terselesaikan mencapai 1000 orang ya paling tidak ditambah 2 persen," ungkapnya.
Bagian Hukum Dinilai Tidak Sinergi antara Perencanaan dan Realita
Sementara untuk Bagian Hukum Setda, Husni menyatakan bahwa meski sudah ada perencanaan atau "ploting", namun pihak yang menyusunnya dinilai tidak memahami realita di lapangan.
"Jadi intinya itu harus sinergi antara yang direncanakan dengan realita yang ada," tandasnya. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara rencana yang disusun dengan kondisi nyata yang dihadapi.
Perencanaan 2026 Dinilai Masih Rutinitas, Kurang Dukung Net Zero Carbon
Husni juga menyampaikan kritik terhadap rancangan perencanaan untuk tahun 2026. Menurutnya, perencanaan yang diajukan masih berkutat pada kegiatan rutinitas biasa dan belum inovatif.
Ia menambahkan, perencanaan tersebut terkesan tidak menunjukkan upaya yang signifikan untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya terkait komitmen Net Zero Carbon. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan mendasar dalam proses perencanaan anggaran di kedua OPD mitra tersebut. (Wwn)
