Trenggalek, metrojatim.com;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek kembali menggelar pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan pada Senin (2/3/2026). Raperda ini dinilai strategis untuk mewujudkan visi kabupaten yang adil dan makmur.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD terhadap beleid tersebut. Meski demikian, ia belum dapat memastikan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk jaminan sosial tenaga kerja. "Angkanya belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap usulan. Setelah menjadi Perda, baru akan terlihat jelas," ujarnya di lingkungan DPRD setempat.
Ketua DPRD Trenggalek,Doding Rahmadi, S.T., S.H., M.H. menambahkan bahwa pembahasan akan segera dibawa ke Panitia Khusus (Pansus) 3 untuk pendalaman materi. Pihaknya menargetkan regulasi ini bersifat inklusif, tidak hanya mengakomodasi pekerja formal, tetapi juga sektor informal. "Kita ingin perlindungan ketenagakerjaan bisa menjangkau semua lapisan, termasuk bakul sayur sekalipun," jelas Doding.
Usai harmonisasi di tingkat provinsi, Raperda ditargetkan diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam waktu dekat.
Wakil Bupati juga menyampaikan keprihatinan atas situasi geopolitik di Timur Tengah yang tengah memanas. Ia khusus mendoakan keselamatan jemaah umroh asal Trenggalek, termasuk Bupati dan Ibu Bupati yang saat ini berada di Tanah Suci.
"Kita doakan bersama semoga situasi segera kondusif. Informasi terakhir, tidak ada penerbangan yang melintas di sekitar wilayah konflik, namun kita tetap waspada," imbuh Syah Muhammad Natanegara.
Sementara itu, terkait pemulangan jemaah, Doding Rahmadi mengaku masih menunggu kepastian jadwal penerbangan. Sebagian besar jemaah asal Trenggalek dikabarkan tertahan di Qatar. "Komunikasi terus kami jalin. Mudah-mudahan jika situasi sudah benar-benar aman, penerbangan segera dibuka dan mereka bisa pulang dengan selamat," pungkasnya. (Wwn)
