Trenggalek, Metro Jatim;
Di tengah gempuran toko modern dan sulitnya akses permodalan, DPRD Trenggalek memutuskan untuk mengambil langkah berani: menjadikan Bank Jwalita Trenggalek sebagai benteng utama pertahanan ekonomi rakyat. Bukan sekadar tempat menabung, bank milik daerah ini akan disuntik mati-matian dan diprioritaskan dalam berbagai transaksi keuangan daerah.
Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Mugianto, menegaskan bahwa tahun 2027 akan menjadi tahun "banjir modal" bagi Bank Trenggalek. Rencananya, penyertaan modal sebesar Rp2,5 hingga Rp3 miliar per tahun akan dialirkan. "Insyaallah, di tahun 2027 ada penambahan penyertaan modal. Ini komitmen kami," ujarnya dalam rapat pembahasan Ranperda BPR Jwalita, Senin (11/5/2026).
Namun yang lebih revolusioner adalah wacana menggeser kebiasaan lama. Mugianto mengusulkan agar seluruh proyek pemerintah dan pencairan gaji PPPK tidak lagi bergantung pada bank umum, melainkan dialihkan ke Bank Jwalita. "Pencairan proyek tidak harus di bank umum, tapi di bank kita sendiri," tegasnya.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Sebanyak 90% lebih debitur Bank Jwalita adalah pelaku UMKM lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Trenggalek. Dengan menguatkan bank daerah, DPRD berharap uang beredar tetap berputar di dalam daerah dan tidak "kabur" ke bank besar di luar kota.
Selain soal modal, DPRD juga memasukkan klausul perlindungan ekstra dalam Ranperda tersebut. Pemerintah daerah diwajibkan memberi pendampingan, perlindungan, serta kemudahan kredit bagi koperasi dan usaha mikro. Menghadapi toko modern, Mugianto meminta pelaku UMKM tak berkecil hati. "Itu harus menjadi cambuk semangat, bukan alasan pesimis," pungkasnya.
Dengan kombinasi suntikan modal dan regulasi yang berpihak, DPRD Trenggalek berambisi menjadikan Bank Jwalita bukan sekadar BUMD sehat, tapi juga lokomotif PAD sekaligus penggerak rakyat kecil. (Wwn)
