Trenggalek, metrojatim.com;
Perjuangan panjang Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Trenggalek akhirnya membuahkan hasil. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan nomenklatur BPR Jwalita menjadi Bank Trenggalek kini memasuki tahap finalisasi setelah mendapat fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.
Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Mugianto, menjelaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian nama. Langkah tersebut merupakan bagian dari penyesuaian regulasi terhadap nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat sekaligus upaya memperkuat identitas daerah.
“Secara umum bentuknya tetap BPR, tetapi branding-nya berubah menjadi Bank Trenggalek. Ini untuk menyelaraskan citra BUMD yang lebih berkarakter dan mengedepankan identitas daerah, seperti yang dilakukan daerah lain,” ujar Mugianto.
Politisi senior Partai Demokrat itu berharap, setelah Raperda resmi diundangkan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjadikan Bank Trenggalek sebagai mitra utama dalam berbagai transaksi keuangan daerah. Mulai dari penyaluran gaji PPPK hingga pencairan dana proyek.
“Pemkab harus mengutamakan bank daerah dibanding bank lain. Selain itu, peran ASN juga sangat besar. Jika ASN dengan kesadaran tinggi bersedia menjadi debitur, ini akan menjadi angin segar bagi Bank Trenggalek untuk berekspansi,” tegasnya.
Menurut Mugianto, partisipasi aktif ASN sebagai debitur dapat menjadi tulang punggung peningkatan pendapatan bank daerah tersebut. Dampak akhirnya akan langsung mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek. (Wwn)
