Trenggalek, Metro Jatim;
Putaran baru krisis pendidikan melanda Kabupaten Trenggalek. Setelah pemerintah memutuskan penghapusan tenaga honorer, sekolah-sekolah kini bertumpu pada para relawan guru yang rela mengajar dengan imbalan sekitar Rp200 ribu per bulan. Di balik pengabdian itu, tersimpan perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan resmi melalui akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Di ruang rapat Komisi IV DPRD Trenggalek, suasana terasa menghangat. Para relawan guru dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan tak henti menyampaikan aspirasi mereka. Bukan soal gaji besar, melainkan satu pintu yang selama ini tertutup rapat: masuk dalam sistem Dapodik.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan bahwa ini bukan sekadar keinginan administratif. "Bagi kami, ini persoalan harga mati yang harus segera selesai karena menyangkut masa depan para guru yang selama ini tulus mengabdi," ujarnya dengan nada tegas.
Di pojok-pojok sekolah pelosok Trenggalek, kisah pengabdian berlangsunng senyap. Para relawan datang pagi-pagi, mengajar dengan penuh semangat, lalu pulang dengan amplop tipis berisi uang transport. Sekolah hanya mampu memberikan sekitar Rp200 ribu per bulan—jumlah yang oleh Sukarodin dinilai "sangat jauh dari kata layak".
"Mereka rela mengajar dengan tulus. Namun, selama ini sekolah hanya mampu memberikan imbalan sebesar itu. Saya pikir ini ironi yang harus kita perhatikan bersama," ungkapnya.
Penghapusan tenaga honorer awalnya dimaksudkan untuk menata sistem ketenagaan pendidikan. Namun di Trenggalek, kebijakan itu justru menciptakan dilema baru. Di satu sisi, sekolah dilarang merekrut honorer. Di sisi lain, gelombang pensiun guru ASN dan minimnya formasi PPPK membuat kelas-kelas menganga tanpa pengajar.
"Situasinya membingungkan. Aturan melarang tenaga honorer, tapi faktanya sekolah butuh relawan untuk mengajar. Kabupaten Trenggalek masih kekurangan guru dalam jumlah yang sangat masif," keluh Sukarodin.
Relawan guru di Trenggalek terbagi dalam dua kategori. Pertama, lulusan PPG Prajabatan yang telah mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik) namun belum mendapatkan penempatan. Kedua, relawan non-PPG yang mengajar berdasarkan panggilan nurani dan kebutuhan mendesak sekolah.
Keduanya sama-sama berjuang untuk satu hal: pengakuan melalui Dapodik.
Komisi IV DPRD berkomitmen mengawal perjuangan ini hingga tuntas. Namun Sukarodin mengakui, pemerintah daerah memiliki tangan terbatas. Pengelolaan Dapodik sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan.
"Kami tetap mendorong agar sistem membuka akses bagi mereka. Saat ini Dinas Pendidikan Trenggalek masih menunggu jawaban resmi dari kementerian," jelasnya.
Sukarodin menyoroti ironi lain: Pemerintah Kabupaten gencar memenuhi kebutuhan gizi anak melalui berbagai program makan sehat. Namun di kelas, proses transfer ilmu terancam mandek karena ruang kelas kosong tanpa guru.
"Sangat ironis jika Pemkab gencar memenuhi kecukupan gizi anak, tetapi proses transfer ilmu di kelas justru mandek gara-gara kelasnya tidak ada guru. Kita harus duduk bersama mencari solusi konkret," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, para relawan guru di Trenggalek masih terus mengabdi—mengajar dengan tulus, berharap pada kepastian, dan menunggu pintu Dapodik terbuka. Di tengah keterbatasan, mereka menjadi pilar terakhir yang menjaga nyala dunia pendidikan di Bumi Menak Sopal. (Wwn)
