Trenggalek, Metro Jatim;
Setelah hampir sepuluh bulan menjadi salah satu perintis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak November 2025, SD Muhammadiyah 1 Trenggalek atau yang dikenal dengan SD Inovatif Trenggalek resmi menarik diri mulai tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini memicu usulan menarik: sekolah meminta pemerintah pusat mengalihkan anggaran MBG untuk memperkuat akses pendidikan gratis atau murah.
Kepala Sekolah Ikhsan Nur Wahyudi mengungkapkan, keputusan mundur bukan tanpa pertimbangan matang. Evaluasi internal menemukan tiga masalah utama: distribusi makanan menyita 30 menit waktu belajar siswa setiap hari, sisa makanan yang terbuang cukup banyak, dan mayoritas orang tua siswa dinilai sudah mampu secara ekonomi sehingga bantuan lebih tepat disalurkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.
Meskipun keluar dari program nasional, SD Inovatif Trenggalek tetap menjamin seluruh siswanya mendapat makan siang melalui program katering mandiri yang telah berjalan sejak sekolah berdiri. Dengan sistem prasmanan, siswa bebas mengambil nasi sesuai kebutuhan dan bisa menambah porsi bila masih lapar. Sekolah juga menyediakan lauk alternatif seperti telur, tahu, atau tempe bagi siswa yang tidak menyukai menu utama hari itu.
Yang membedakan, skema mandiri ini memberi keleluasaan bagi sekolah mengontrol kualitas makanan secara langsung. Jika ada menu yang kurang diminati siswa, sekolah bisa segera berkoordinasi dengan dapur mitra untuk mengevaluasi atau mengganti menu keesokan harinya fleksibilitas yang tidak dimiliki saat mengikuti MBG karena menu sudah ditetapkan melalui petunjuk teknis pemerintah pusat.
Namun yang menarik perhatian adalah usulan Ikhsan terkait pengalihan anggaran. Ia setuju bila dana MBG dialihkan ke program pendidikan gratis atau murah, tetapi dengan satu syarat tegas. pemerintah tidak boleh memperlakukan sekolah negeri dan swasta secara sama rata.
Menurutnya, pemerintah selama ini sudah menanggung kebutuhan operasional sekolah negeri sekaligus kesejahteraan gurunya, sementara sekolah swasta masih harus memenuhi sebagian besar kebutuhan operasionalnya secara mandiri. Konsekuensi logis dari kebijakan pendidikan gratis menyeluruh, kata Ikhsan, adalah jaminan kesejahteraan yang setara bagi guru swasta.
"Jika ingin menggratiskan semua, pemerintah wajib menjamin kesejahteraan guru swasta agar adil," tegasnya.
Keputusan SD Inovatif Trenggalek keluar dari MBG dan usulan pengalihan anggaran ini menambah dinamika program unggulan pemerintah yang mulai digulirkan secara nasional. Apakah langkah sekolah ini akan diikuti oleh institusi pendidikan lain, masih perlu ditunggu. Yang jelas, semangat efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi napas utama di balik keputusan berani sekolah yang mengusung label "inovatif". (wwn)
