Banyuwangi, Metro Jatim;
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam kegiatan audiensi dan sosialisasi program Penilaian HAM yang berlangsung di Banyuwangi, Kamis (6/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan bahwa arah pembangunan daerahnya mengusung pendekatan human-centered development (pembangunan berpusat pada masyarakat). Strategi ini berdampak nyata pada sejumlah indikator sosial-ekonomi, antara lain:
- Penurunan angka kemiskinan menjadi 6,13 persen.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,17.
- Angka Usia Harapan Hidup naik menjadi 74,43 tahun.
- Laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,65 persen pada 2025.
Program Inklusif Pendidikan hingga Kesehatan
Di sektor pendidikan, Banyuwangi memperkuat pemenuhan hak belajar melalui program Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, serta beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif. Akses bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga diperluas melalui inovasi Agage Pintar dan Lebur Seketi.
Pada sektor kesehatan, layanan preventif diperkuat lewat Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, hingga layanan telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi.
Komitmen Prinsip GEDSI
Penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) diperkuat lewat Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas. Pemkab Banyuwangi juga melibatkan masyarakat rentan melalui forum Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak, serta menjamin hak pangan lansia miskin lewat program Rantang Kasih.
Melihat capaian dan kesiapan data yang dipaparkan, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan akan mengusulkan Banyuwangi sebagai wakil dari Jawa Timur untuk mengikuti Penilaian HAM tingkat nasional pada tahun mendatang. (Herman)
