Trenggalek, Metro Jatim;
Upaya menekan angka perkawinan anak melalui pengetatan syarat dispensasi kawin di Kabupaten Trenggalek ternyata menyimpan tantangan baru. Pengadilan Agama (PA) Trenggalek mengingatkan, penolakan permohonan dispensasi justru berpotensi mendorong pasangan di bawah umur beralih ke pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi negara sehingga sasaran penurunan perkawinan anak sulit terukur secara akurat.
Humas PA Trenggalek, H. Toif, menyampaikan bahwa ketika pintu izin dispensasi kawin tertutup, sebagian masyarakat memilih jalan pintas: menikah secara agama tanpa pencatatan negara, lalu mengajukan pengesahan melalui jalur isbat nikah setelah usia memenuhi syarat.
"Ketika tidak bisa memperoleh izin dispensasi kawin, warga biasanya cenderung memilih jalan nikah siri. Mereka berpikir: tidak masalah menikah siri dulu, nanti bisa disahkan melalui isbat nikah," ungkap Toif.
Pola pikir instan ini menjadikan penurunan angka permohonan dispensasi kawin bukan sekadar keberhasilan, melainkan sinyal pergeseran praktik. Penurunan jumlah permohonan yang masuk ke pengadilan belum tentu berarti perkawinan anak telah berkurang bisa saja praktik tersebut beralih ke ruang yang tidak terekam data resmi.
Toif menjelaskan, perkara isbat nikah yang masuk ke pengadilan memang tidak semata berasal dari pasangan muda. Sebagian besar justru pasangan lanjut usia yang puluhan tahun berumah tangga namun belum memiliki buku nikah. Namun, permohonan dari pasangan muda yang baru menjalani nikah siri tetap ditemukan dan terus berdatangan. Pergeseran ini menjadi tantangan nyata bagi program Desa Nol Perkawinan Anak yang tengah digencarkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
"Di satu sisi kita berhasil menekan angka dispensasi. Namun di sisi lain, jika warga tidak mendapat dispensasi, mereka justru lari ke nikah siri. Jika pemerintah hanya melihat angka dispensasi, penurunan itu bisa terlihat sebagai capaian padahal praktik perkawinan anak bisa saja tetap berlangsung tanpa tercatat," tegasnya.
Kondisi semakin rumit ketika kehamilan tak terencana menjadi alasan utama pengajuan dispensasi. Dalam kasus semacam itu, majelis hakim berada di posisi sulit karena harus mempertimbangkan hak perlindungan hukum bagi janin yang dikandung.
"Jika perkara sudah memuat kondisi kehamilan, majelis hakim sulit untuk membendungnya. Sebab, di dalam kandungan pemohon sudah ada janin yang wajib mendapatkan perlindungan hukum," tambahnya.
Oleh karena itu, Pengadilan Agama meminta pemerintah daerah tidak hanya berpatok pada angka di pengadilan. Pendampingan dan pencegahan harus menyasar lebih luas mulai dari tingkat desa, sekolah, hingga tokoh agama guna menjangkau remaja yang dispensasinya ditolak maupun yang belum pernah mengajukan permohonan sekalipun. Tanpa pendekatan menyeluruh, pengetatan aturan berisiko hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. (wwn)
