Lumajang, Metro Jatim;
Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lumajang menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bupati Lumajang dalam mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Lumajang. Upaya tersebut merupakan bagian penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
PC PMII Lumajang memandang bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, langkah pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan jalan patut diapresiasi. Namun, pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya terpusat pada beberapa ruas jalan tertentu, melainkan dilakukan secara merata dan menyeluruh, khususnya pada seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Di sisi lain, PC PMII Lumajang juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran belanja, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menggali dan mengelola potensi pendapatan daerah secara maksimal, transparan, dan akuntabel.
Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian PC PMII Lumajang.
Pertama, optimalisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Sektor pertambangan menjadi salah satu perhatian serius PC PMII Lumajang. Berdasarkan data yang menjadi perhatian organisasi, terdapat 33 tambang yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), sementara target pendapatan dari sektor pajak MBLB berada di angka Rp29 miliar.
Angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Lumajang, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa target penerimaan pajak MBLB benar-benar disusun berdasarkan pemetaan potensi produksi, volume material yang keluar, aktivitas pertambangan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.
PC PMII Lumajang mendorong pemerintah daerah untuk tidak sekadar menetapkan target pendapatan, tetapi juga berani membuka dan mengevaluasi apakah target Rp29 miliar tersebut telah mencerminkan potensi riil dari aktivitas pertambangan di Lumajang. Keberadaan 33 tambang berizin harus menjadi dasar bagi pemetaan dan pengawasan yang lebih serius, dengan tetap memperhatikan status operasional masing-masing tambang.
Jangan sampai Lumajang dikenal sebagai daerah dengan kekayaan material tambang yang melimpah, tetapi belum mampu mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah. Sumber daya alam yang dieksploitasi harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menjadi keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha.
PC PMII Lumajang juga menilai bahwa optimalisasi pajak MBLB harus berjalan beriringan dengan penataan tata kelola pertambangan, termasuk pengawasan armada pengangkut material, kepatuhan terhadap ketentuan operasional, serta dampak aktivitas tambang terhadap kerusakan infrastruktur jalan dan lingkungan. Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak aktivitas pertambangan, sementara manfaat fiskal yang diterima daerah belum sebanding dengan potensi yang tersedia.
Kedua, pembenahan tata kelola sektor pariwisata.
Lumajang memiliki potensi wisata yang besar, mulai dari kawasan Bromo, Semeru, hingga berbagai destinasi wisata alam lainnya. Potensi tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional dan transparan. Pemerintah perlu mengevaluasi sistem retribusi, pengelolaan destinasi, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Peningkatan kunjungan wisatawan harus berbanding lurus dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pendapatan daerah.
Ketiga, penertiban dan pembenahan tata kelola pasar daerah.
Pasar merupakan pusat perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memiliki potensi kontribusi terhadap PAD. Pemerintah daerah perlu memastikan penataan pasar berjalan tertib, pengelolaan retribusi sesuai ketentuan, serta tidak terjadi kebocoran dalam proses pemungutan pendapatan. Penertiban juga harus dilakukan secara adil dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.
PC PMII Lumajang menilai bahwa apresiasi dan kritik ad bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Pemerintah daerah patut mendapatkan dukungan ketika menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga perlu terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan pengawasan publik demi memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Bagi PC PMII Lumajang, pembangunan bukan hanya tentang berapa kilometer jalan yang diperbaiki, tetapi juga bagaimana kekayaan daerah dikelola, potensi PAD dioptimalkan, dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Pembangunan infrastruktur harus terus dilanjutkan, pemerataan harus menjadi prioritas, dan optimalisasi PAD harus menjadi perhatian serius. Sebab, daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah semestinya mampu mengelola potensi tersebut menjadi kekuatan fiskal untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saiful Hadi, S.H. Ketua Umum Pengurus Cabang Mahasiswa Islam Indonesia ( PC PMII ) Lumajang mengatakan, akan terus mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah.
"Kami mengapresiasi langkah Bupati dalam mendorong pembangunan infrastruktur jalan.
Namun apresiasi tersebut harus berjalan beriringan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya optimalkan PAD .
Saiful ingin memastikan bahwa potensi sumber daya alam, pariwisata dan sektor ekonomi daerah benar benar memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lumajang. (Illah)
