Lumajang, Metro Jatim;
Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, M. ML., menyampaikan jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap RAPERDA RAPBD 2019 -2023 pada Rapat Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Lumajang, di Ruang Rapat Paripurna, kantor DPRD Lumajang, Jum'at (09/11/2018).
Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Lumajang, Agus Wicaksono, S. Sos., yang membahas 2 agenda, yaitu, Penandatanganan naskah kesepakatan rancangan awal RPJMD Kabupaten Lumajang 2019 - 2023 dan penyampaian jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi fraksi terhadap RAPERDA RAPBD TA 2019.
Mengawali penyampain jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Frkasi - fraksi, Cak Thoriq sapaan akrab Bupati Lumajang, mengucapkan selamat datang kepada AKBP DR. Muhammad Arsal Sahban, SH. SIK. MM. MH., sebagai Kapolres Lumajang, "Selamat bertugas dan selamat bergabung di Forkopimda Lumajang, kami siap bekerja sama untuk menjadikan Kabupaten Lumajang lebih aman, tentram dan terkendali," ujarnya.
Ia juga mengucapkan selamat jalan kepada AKBP Rachmad Iswanusi, SIK., M.H., yang kini bertugas sebagai WAKA SPN Polda Jatim.
Cak Thoriq menyampaikan pendapat Pemerintah, terhadap Pandangan Umum Fraksi - fraksi yang pada dasarnya bersifat membangun, dengan tujuan untuk mendorong semangat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang menyoroti bidang Pendidikan, Cak Thoriq menjelaskan, bahwa hal ini merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama yang harus diperbaiki. Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan Anggaran untuk meringankan beban biaya pendidikan berupa bantuan SPP kepada sekolah SD/SMP/SMA/SMK negeri maupun swasta serta beasiswa kepada siswa kurang mampu yang berprestasi. "Untuk merealisasikan bantuan seragam sekolah akan dilaksanakan sesuai dengan skedul yang ditentukan," jelasnya.
Terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), telah dilakukan koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan BRI selaku rekening penerbit siswa serta kementrian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penerbit SK.
Pada 2019 Pemerintah mendorong untuk dapat meningkatkan mutu layanan melalui peningkatan profesionalitas tenaga medis, peningkatan sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran yang memadai untuk tujuan tersebut. Pada saat ini sebanyak 25 Puskesmas secara keseluruhan telah selesai melaksanakan proses akreditasi dan diharapkan pada 2019 secara bertahap Puskesmas sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam kesempatan tersebut Bupati menandatangani kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2019--2023 bersama Ketua DPRD maupun Wakil ketua 1, 2, maupun 3 DPRD.
Reporter: Abd Halim sp
