Ngawi, Metro Jatim;
Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) selaku leading sektor pemkab ngawi menggelar Pelatihan integrasi PJM/RKM Pro-Aksi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Asia Jaya Sarangan Magetan 11-15 Maret 2019 diikuti oleh 34 Kepala Desa dari 12 dari Kecamatan yang menerima program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tahun 2018 dan 2019, Pelatiahan integrasi PJM/RKM Pro- Aksi tersebut menindak lanjuti, Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2019.
Ada beberapa hal perubahan tentang azaz dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta adanya penambahan bidang, sub bidang dan kegiatan dalam APBDes salah satunya bidang pelaksanaan pembangunan sub bidang kawasan permukiman perumahan rakyat.
Pelatihan integrasi PJM/RKM Pro-aksi selama 5 hari dibuka langsung oleh Fitri, Kepala Sub bidang permukiman dan tata ruang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi.
Selaku fasilitator pelaksanaan kegiatan, PAMSIMAS III merupakan program kelanjutan kegiatan tahun sebelumnya Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional Universal Access 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.
"Diharapkan dalam pelaksanakan Program PAMSIMAS III merupakan instrumen pelaksanaan 2 agenda nasional dalam rangka meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan bisa mencapai target yang diharapkan dan pelatihan ini akan dipandu dari tiga nara sumber dari Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ngawi, dinas kesehatan, dinas permukiman, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan Pendamping P3MD Ngawi. Semua bersepakat menekankan pentingnya akses bagi masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang sehat," kata Fitri.
Menurut Amar sebagai nara sumber dari P3MD, "Dengan diterbitkannya Permendagri No 20 tahun 2018 pemerintah desa dimungkinkan mengalokasikan anggaran PAMSIMAS dalam APB Des di tahun 2019 dengan terlebih dahulu memasukkan perencanaan dan penganggaran PAMSIMAS ke dalam perencanaan dan penganggaran desa yang telah diatur dalam peraturan perundangan RPJM Des, RKP Desa dan APBDes. Untuk itu perlu sinegritas antara semua stake holder dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota,” jelasnya. (JM)
