Trenggalek, Metro Jatim;
Tiga hari kerja panitia pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek, Jatim, sisa masa jabatan 2016-2021 bentukan DPRD Kabupaten Trenggalek mengaku masih belum menerima usulan dua nama calon dari partai pengusung. Dalam hal ini terkesan lambat karena jadwal yang ditetapkan pendaftaran calon Wakil Bupati Trenggalek sisa masa jabatan Tahun 2016-2021, mulai (21-25/6), Panlih membuka pendaftaran calon.
“Hingga kini masuk hari ketiga pendaftaran masih belum ada yang daftar,” ucap Guswanto wakil ketua Panlih, Minggu, (23/6).
Menurutnya, sesuai aturan agenda sosialisasi yang dilakukan panlih kepada tokoh masyarakat dan partai pengusung sudah di laksanakan. Selanjutnya bahwa sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 pasal 23 Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Trenggalek, melaksanakan rapat dengan agenda sosialisasi pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Trenggalek, pada Kamis (20/6).
Lebih lanjut, politisi asal PDI Perjuangan ini menuturkan, bagaimana tatib (tata tertib) pemilihan dan calon yang diusulkan telah pula dilakukan. Panlih dalam hal ini hanya menunggu lima partai politik pengusung untuk mengusulkan dua calon Wabup.
Terpisah, Mugiyanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Trenggalek mengaku pihaknya bersama partai pengusung yang lain telah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan lima partai pengusung.
“Namun ada kendala dimana satu partai belum bisa menghadiri dua kali rapat koordinasi,” tegasnya.
Dia mengaku tidak mengetahui secara persis alasan PDI Perjuangan belum merespon rapat koordinasi lima partai pengusung tersebut. Menurutnya, “Hanya PDI Perjuangan saja yang belum mau hadir, padahal Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat selalu aktif untuk membahas persoalan ini,” tandasnya.
Dalam hal ini Dia mengindikasikan PDI Perjuangan ingin mengamankan kepentingan pihak-pihak yang sengaja berharap kursi wabup Trenggalek sisa masa jabatan 2016-2021 kosong. Dia menilai Koalisi Emil-Ipin (Pemimpin) terlihat sudah kompak. Namun partai moncong putih sampai kini sepertinya berkutat pada kepentingan internal. Padahal sesuai amanat undang-undang roda kepemerintahan itu bentuk satu paket kepemimpinannya. Jika tidak ada satu maka bias dikatakan menjadi pincang.
Selanjutnya, “Kalau memahami ruh memimpin maka tidak merespon berarti tidak peka menjalankan amanah rakyat,” jelasnya.
Mugianto mengutarakan, banyak personal yang sukses di luar Kabupaten Trenggalek ingin mengabdikan diri dengan ikut kontestasi pengisian kursi wabup tersebut. Namun kendalanya hanya di PDI Perjuangan yang belum bias diajak komunikasi. Selanjutnya dari beberapa orang sukses di luar daerah, masih keterangan dia, seperti Hendro Puspito, (33), pria asal Kecamatan Pule yang sukses berbisnis di jasa kontruksi di Surabaya.
Lalu, Handoko, Notaris yang popular di Propinsi Papua dan pernah mencalonkan diri menjadi Wabup saat berkompetisi dengan Emil-Ipin dan masih banyak yang lain.
“Kalau dari daerah yang sudah siap termasuk saya sendiri dan Kusprigianto Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga,” tuturnya.
Akan tetapi jika tidak ada satu partai yang menyetujui, maka kesempatan inipun juga berakhir dengan kekosongan jabatan wabup. (hard/sum)
