Jombang, Metro Jatim;
Telah dilaksanakan Sosialisasi Mekanisme Penyaluran BLT Desa TA 2023 Serta Menandai Penyaluran DD, PDRD, BKK Sarana dan Prasarana Desa Ta 2023, bertempat Di Ruang Bung Tomo, Jum’at (24 Februari 2023). Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Jombang, wakil bupati jombang, sekretaris daerah Kab Jombang, staf ahli, asisten, dan seluruh kepala OPD, serta para undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengajak untuk memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat allah swt yang memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-nya juga kesehatan kepada kita sehingga hari ini dapat dipertemukan dan bersilaturahmi pada acara pembukaan sosialisasi.
Beliau menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya sosialisasi mekanisme penyaluran BLT desa TA 2023 ini. Ia juga menyampaikan indeks desa membangun (idm) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri.
Berdasar visi dan misi Kabupaten Jombang 2018-2023 berkomitmen untuk mendorong kemandirian desa dalam misi ke 3 telah jelas disebutkan “Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri“ misi diatas bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan desa baik dari sisi sosial, ekonomi dan ekologi. Wujud dari tujuan tersebut adalah terus meningkatkan desa berstatus mandiri. Berdasarkan data dari kementrian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI menyatakan sejak tahun 2020 di Kabupaten jombang telah bebas dari desa tertinggal dan jumlah desa mandiri setiap tahun terus meningkat, pada tahun 2022 jumlah desa mandiri meningkat 100% menjadi 47 desa mandiri dibandingkan tahun 2021 yang hanya 23 desa mandiri.
Keberhasilan peningkatan status desa tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah kabupaten jombang dan pemerintah desa, salah satu bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan status desa adalah adanya bantuan keuangan khusus sarpras desa yang diberikan kepada pemerintah desa. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Jombang terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan DD, ADD, PDRD DAN BKK sarpras desa kepada pemerintah desa.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa tahun 2023 difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemberian bantuan langsung tunai dana desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa. Besaran bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan langsung tunai dana desa dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu dana desa setiap desa dengan alokasi pendanaan adalah Rp 300.000,- per kpm (keluarga penerima manfaat).
Untuk dana desa tahun 2022 sebesar Rp 293,111,955,000 dan tahun 2023 sebesar Rp 307,473,648,000, naik sebesar Rp 14.361.693.000,- dana desa ini supaya digunakan sebaik-baiknya agar bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga.
Kemudian untuk Anggaran Alokasi Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat desa.
Pada tahun 2023 ini juga terdapat bantuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Sarpras Desa Ta 2023 Dengan Total Anggaran: Rp 48.167.281.800 yang akan di terima ke 182 desa dan 309 kegiatan, dengan bentuk kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasara desa (gedung/ kantor desa, jalan/jembatan desa, fasilitas umum milik desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa).
”Saya menghimbau kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk selalu melakukan pemantauan perkembangan tahapan yang dilaksanakan pemerintah desa, mengingat regulasi yang terus bergerak dinamis serta membantu merumuskan draft dan formulir yang menjadi kewajiban desa agar memperoleh kemudahan,” ungkap Bupati.
Beliau juga berharap untuk masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini secara benar dan bijak. (Hasan)
