Trenggalek, Metro Jatim;
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja di Graha Paripurna DPRD setempat, Selasa (5/8/2025). Salah satu kesepakatan penting yang dicapai adalah alokasi anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk penataan lahan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa pemkab bertanggung jawab atas penataan lahan seluas 7 hingga 8 hektare. "Kita dibebani untuk biaya penataan lahannya. Anggarannya lumayan besar untuk luasan tersebut," ujarnya. Sementara itu, pembangunan gedung dan fasilitas lainnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Itu skema pembangunan Sekolah Rakyat. Intinya Pemkab hanya kebagian penataan lahannya saja," tambah Doding.
Selain anggaran Sekolah Rakyat, APBD Perubahan 2025 juga memuat penambahan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk rencana pelantikan PPPK gelombang kedua pada September mendatang.
Doding juga menyoroti realisasi dana pinjaman sebesar Rp56 miliar untuk perbaikan 5-7 titik jalan. "Prosesnya sedang berjalan, dan nanti bisa dieksekusi. Sebelumnya, ada beberapa jalan yang belum terealisasi karena efisiensi anggaran," jelasnya.
Ketua TAPD Pemkab Trenggalek, Edi Supriyanto, menyatakan bahwa pemkab akan menyesuaikan kegiatan dalam APBD Induk yang belum terlaksana, termasuk program baru seperti Sekolah Rakyat. "Untuk kegiatan lain, kami akan tetap mendukung yang belum teranggarkan," tegasnya.
Edi juga membenarkan bahwa proses pencairan dana pinjaman masih berlangsung. "Insyaallah bisa selesai di tahun 2025 ini. Namanya saja merencanakan, kita tunggu saja," pungkas Sekda Trenggalek itu.
Dengan disepakatinya APBD Perubahan ini, Pemkab Trenggalek berharap dapat mempercepat pelaksanaan program strategis, termasuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. (Wwn)
