Trenggalek, Metro Jatim;
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyoroti tidak adanya program Job Fair dalam paparan kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) Trenggalek untuk tahun 2025 dan 2026. Hal ini mengemuka dalam rapat di aula gedung DPRD Trenggalek, Senin (11/08/2025).
“Setelah mendengar paparan dari Perinaker, saya mencatat tidak ada program Job Fair di tahun ini maupun tahun depan,” ujar Sukarodin.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perinaker Trenggalek, Heri Yulianto, menjelaskan bahwa ketiadaan program Job Fair disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
“Tahun 2025 tidak ada alokasi anggaran untuk Job Fair. Sementara untuk 2026, karena anggaran tidak berubah dari tahun ini, otomatis program tersebut tidak dapat dilaksanakan,” jelas Heri.
Dia menambahkan bahwa untuk menyelenggarakan Job Fair, dibutuhkan anggaran sebesar Rp200 juta. Padahal, program ini merupakan salah satu unggulan Dinas Perinaker dalam menyerap tenaga kerja.
Menyikapi penjelasan tersebut, Sukarodin meminta Dinas Perinaker melakukan penyisiran anggaran guna mencari kemungkinan realokasi dana.
“Kami minta Dinas Perinaker melakukan anggaran. Hitung berapa yang bisa dikumpulkan dan berapa kekurangannya. Nanti kami akan bantu upayakan,” pintanya.
Heri merespons positif usulan tersebut. Dia menyebut total anggaran Dinas Perinaker tahun ini mencapai Rp9 miliar. Salah satu opsi yang mungkin dilakukan adalah memotong anggaran dari pajak rokok, yang nilainya sekitar Rp730 juta.
“Kami akan evaluasi kembali untuk mencari celah anggaran yang bisa dialokasikan,” tandas Heri.
Komisi IV DPRD Trenggalek akan terus memantau perkembangan ini, mengingat Job Fair dinilai penting untuk membantu pencari kerja di daerah tersebut. (Wwn)
