Trenggalek, Metro Jatim;
Peringatan Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April kerap dirayakan dengan seremonial, pemakaian kebaya, dan pembacaan surat-surat inspiratif. Namun bagi DPC GMNI Kabupaten Trenggalek, semangat Kartini harus lebih dari sekadar simbol tahunan.
Melalui sayap perempuannya, Sarinah, GMNI Trenggalek melontarkan kritik tajam terhadap kondisi perlindungan perempuan dan anak di daerah tersebut. Menurut mereka, momentum Kartini justru harus dijadikan evaluasi atas realitas pahit yang masih menghantui banyak perempuan, terutama di desa-desa.
"Mereka Nyata, Tapi Tak Viral"
Bendahara DPC GMNI Trenggalek, Mamik Wahyuning Tyas, menyebut bahwa di balik gemerlap peringatan, ada realitas kelam yang tak banyak terdengar.
“Banyak perempuan yang dipukul tapi memilih diam, dilecehkan tapi tak berani melapor, bekerja keras namun tetap miskin. Mereka tidak viral. Mereka tidak masuk berita. Tapi mereka nyata,” ujar Mamik, Senin (21/4).
Mamik menegaskan, semangat Kartini harus dimaknai sebagai perjuangan nyata melawan penindasan. Bukan seremoni yang usai hanya dalam sehari.
Deretan Kasus yang Jadi Bukti
GMNI Trenggalek membeberkan sejumlah kasus di wilayah setempat yang dinilai menjadi bukti bahwa persoalan perempuan masih jauh dari kata selesai:
· KDRT berujung maut di Kecamatan Pule.
· Dugaan pelecehan seksual di lingkungan pesantren di Karangan dan Kampak.
· Fenomena pernikahan usia dini yang meskipun angkanya menurun, dinilai belum mencerminkan perlindungan ideal bagi anak perempuan.
· Feminisasi kemiskinan yang masih menjerat banyak perempuan di akar rumput.
Selain itu, GMNI juga mencatat meningkatnya kekerasan berbasis gender di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya aman, baik di ruang privat (rumah tangga) maupun publik.
Apresiasi dan Kritik untuk Program Pemerintah
Di tengah kritiknya, GMNI Trenggalek juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Trenggalek, seperti pembentukan Rumah Perempuan dan agenda TGX Women Summit 2026.
Namun, mereka mengingatkan agar program-program tersebut tidak berhenti pada simbol atau forum diskusi semata.
“Yang dibutuhkan adalah langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan perempuan di akar rumput. Seperti layanan pendampingan, pelatihan ekonomi, hingga perlindungan hukum yang mudah diakses,” tegas Mamik.
Pejabat Perlindungan Anak Harus Bersih Riwayat Kekerasan
Salah satu poin paling kritis dari pernyataan GMNI Trenggalek adalah soal integritas pejabat yang menangani perlindungan anak.
Mereka menegaskan bahwa jabatan strategis di dinas yang membidangi perlindungan anak harus diisi oleh figur dengan rekam jejak bersih dari kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak.
“Penempatan individu dengan riwayat kekerasan dalam posisi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik dan melemahkan sistem perlindungan anak,” ujar Mamik.
Sebagai sikap organisasi, GMNI Trenggalek menyatakan penolakan tegas terhadap pengangkatan pejabat yang memiliki riwayat kekerasan terhadap anak. Mereka juga mendesak adanya evaluasi terbuka dalam proses penempatan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Kartini Bukan Hiasan
Pesan yang ingin disampaikan GMNI Trenggalek jelas: peringatan Hari Kartini harus melahirkan gerakan nyata. Selama perempuan masih menjadi korban kekerasan, selama anak-anak masih rentan dilecehkan, dan selama ketimpangan masih mengakar, maka perjuangan Kartini ses sesungguhnya belum usai.
“Jangan biarkan nama Kartini hanya hadir sebagai hiasan di papan nama dan rangkaian bunga. Mari wujudkan perlindungan yang nyata bagi setiap perempuan dan anak di Trenggalek.(wwn)
