Trenggalek, metrojatim.com;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek melalui Pansus III memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hampir rampung. Dengan progres mencapai 80 persen, Perda ini ditargetkan segera diundangkan dalam waktu dekat.
Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengungkapkan bahwa kehadiran Perda ini menjadi angin segar bagi seluruh pekerja di Bumi Warugunung, termasuk mereka yang selama ini luput dari perhatian.
"DPRD ingin pemerintah benar-benar hadir untuk para pekerja. Bukan hanya buruh pabrik atau proyek, tapi juga marbot masjid yang punya tanggung jawab menjaga kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan masjid. Mereka juga berhak atas jaminan ketenagakerjaan," tegas Sukarodin di sela-sela rapat, Rabu (20/5/2026).
Menurut politisi senior PKB tersebut, tantangan terbesar adalah mengatur sumber pendanaan untuk marbot masjid. Ia menegaskan bahwa kotak amal yang berisi infak untuk pembangunan masjid tidak boleh digunakan. Karena itu, DPRD akan menggodok skema anggaran khusus agar aturan ini dapat dijalankan tanpa melanggar ketentuan syariat.
Lebih lanjut, Sukarodin menjelaskan bahwa sistem jaminan dalam Perda ini dirancang fleksibel. Ada opsi iuran rutin bulanan, tetapi juga skala pendek bagi pekerja tidak tetap. "Misalnya kerja hanya tujuh hari, maka jaminannya cukup satu bulan. Ini untuk mengakomodasi pekerja musiman," ujarnya.
DPRD Trenggalek berharap payung hukum ini segera rampung agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pekerja, sekaligus memotivasi semangat kerja masyarakat.
"Monggo tetap semangat. Sebentar lagi payung hukum perlindungan bagi para pekerja akan diundangkan," pungkas Sukarodin. (Wwn)
