Trenggalek, Metro Jatim;
Suasana ruang rapat DPRD Trenggalek berubah seperti gelanggang adu argumentasi, Senin (18/5/2026) sore. Bukan rapat biasa yang penuh basa-basi, melainkan momen pembacaan fakta di hadapan para pemangku kebijakan. Di luar gedung, spanduk dan mahasiswa masih berkumpul. Di dalam, deretan angka menyentak mulai menggema.
Ketua GMNI Trenggalek, Rian Pirmansyah, tak datang dengan pidato semata. Ia membawa setumpuk catatan tebal penuh data. "Tahun 2025, tercatat 3.750 anak usia sekolah di Trenggalek tidak bersekolah sama sekali," cetusnya membuka diskusi. Ruangan yang semula ramai dalam sekejap membisu.
Rian terus menekan. Angka lain pun berhamburan: kekurangan 1.114 tenaga pendidik, serta 53 SD dan 10 SMP tanpa kepala sekolah. "Bayangkan sekolah tanpa nahkoda. Lalu kita masih bertanya-tanya kenapa mutu pendidikan terus menurun?" tegasnya disambut anggukan dan tatapan serius anggota dewan.
Namun, fakta paling pilu bukan sekadar angka administrasi. GMNI mengungkap kondisi SDN 3 Pogalan.sekolah di lereng bukit yang sepanjang 2025 hanya kebanjiran dua murid baru. Satu ruang kelas terpaksa dipakai dua rombongan belajar bergantian. Akses jalan menuju sekolah itu nyaris terputus.
"Pogalan hanya 7 kilometer dari alun-alun Trenggalek. Ini pusat Jawa Timur, bukan pedalaman Papua. Tapi ketimpangan sudah separah ini," lanjut Rian dengan nada geram.
Tak berhenti di situ, isu kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang masih bergulir di pengadilan pun ikut disorot. GMNI menyebutnya "puncak gunung es" dari ketidakamanan dunia pendidikan di daerah. "Ditambah dugaan pemotongan PIP dengan kedok amal jariyah. Ini bentuk pengkhianatan terhadap anak miskin," tegasnya.
Di sisi lain meja, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin tak kuasa membantah. "Tuntutan GMNI sangat bagus, serius, dan positif," akunya lirih. Ia membalas dengan fakta lain: dalam lima bulan terakhir, 1.167 anak yang sempat putus sekolah kini kembali duduk di bangku kelas.
"Pekerjaan ini memang tidak mudah. Tapi kami akui, angka anak tidak sekolah masih menjadi PR besar," ujarnya. Sukarodin juga menjelaskan bahwa sebagian besar anak yang tidak bersekolah berada di jenjang SMA wilayah kewenangan provinsi. Namun penjelasan itu hanya mendapat gelengan kepala tipis dari sejumlah mahasiswa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek Agus Dwi Karyanto membawa kabar berbeda. Akhir Mei ini akan dibentuk pokja penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Uniknya, pokja ini langsung diketuai oleh Sekretaris Daerah Trenggalek. "Kami ingin budaya sekolah yang aman dan nyaman bukan sekadar slogan," ujar Agus.
Mengenai kepala sekolah kosong, Agus mengakui prosesnya sedang berjalan bersama BKPSDM sebelum diajukan ke BKN. Namun GMNI tak ingin terburu-buru percaya.
Hearing pun usai sekitar pukul 16.00 WIB. Sejumlah komitmen sudah tertulis di atas kertas. Namun Rian Pirmansyah menegaskan, "Kami akan terus mengawal kasus pendidikan ini sampai benar-benar selesai. Bukan selesai di meja rapat."
Ia menyebut hearing ini hanyalah langkah awal. "Kami sudah dengar banyak janji. Sekarang kami akan pantau mana yang direalisasikan, mana yang kembali menguap."
Di luar gedung, langit Trenggalek mulai gelap. Namun mahasiswa itu belum pulang. Mereka masih duduk di tangga DPRD, menuliskan ulang tahun berikutnya dengan tinta pengawasan.(Wwn)
