Trenggalek, metrojatim.com;
Keluhan warga mengenai kondisi jalan rusak menuju kawasan Bendungan Bagong, Kecamatan Bendungan, mendapatkan respons serius dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama untuk melakukan perbaikan total.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Trenggalek memilih jalur koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna mencari solusi, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PU Trenggalek, Anjang Purwoko, mengungkapkan bahwa panjang ruas jalan yang rusak di sekitar proyek Bendungan Bagong mencapai lebih dari 3 kilometer.
"Artinya, anggaran di Pemkab Trenggalek memang kondisinya belum tersedia. Memang dilaksanakan perubahan kami," ujar Anjang di DPRD Trenggalek, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, jika dilakukan rekonstruksi total, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp7 hingga Rp8 miliar. Angka tersebut dinilai cukup besar mengingat kondisi fiskal daerah saat ini.
Selain persoalan biaya, Anjang juga menyoroti tingginya volume lalu lintas kendaraan berat di sekitar proyek bendungan. Hal itu dinilai berpotensi mempercepat kerusakan jalan meskipun telah diperbaiki.
"Ketika kita bangun, ada potensi kerusakan di material," akunya.
Oleh karena itu, Pemkab Trenggalek tidak ingin terburu-buru melakukan pembangunan besar sebelum proyek Bendungan Bagong selesai. Saat ini, perbaikan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan BBWS.
"Kita juga berkoordinasi dengan BBWS, disampaikan bahwa BBWS siap mengawal di DAK. Ketika Bendungan Bagong selesai akan dibantu realisasinya, masih 2029," tandasnya.
Anjang menambahkan, pihaknya akan memperkuat komunikasi dengan BBWS agar penanganan kerusakan bisa lebih cepat dan tidak membahayakan pengguna jalan.
"Selama ini kolaborasi PU dan BBWS, jadi beberapa proyek ada perbaikan secara berkala, dari kami juga demikian," tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek, Edy Soepriyanto, menyampaikan bahwa persoalan jalan rusak ini sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama warga.
"Ini memang menjadi konsentrasi kita. Pada dasarnya kami menyepakati apa yang menjadi objek kita untuk meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait," ujar Edy.
Ia menilai, hasil koordinasi dengan BBWS masih membutuhkan tindak lanjut di tingkat pimpinan sebelum keputusan akhir bisa diambil.
"Karena ini kapasitas pimpinan untuk bisa menyepakati," katanya.
Dengan kondisi tersebut, perbaikan jalan menuju Bendungan Bagong saat ini masih mengandalkan kolaborasi lintas instansi sambil menunggu proyek strategis bendungan tersebut selesai dan dukungan anggaran yang memadai.(Wwn)
