Trenggalek, metro jatim.com;
Antusiasme warga Trenggalek terhadap Program Sekolah Rakyat ternyata sangat tinggi, terutama untuk jenjang SMP. Dinas Sosial setempat mencatat, kuota yang ditetapkan pemerintah pusat sudah terlampaui hingga pertengahan Juni 2026.
Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Trenggalek, mengungkapkan bahwa dari target hanya 90 siswa SMP, jumlah pendaftar yang masuk sudah mencapai 101 anak. Kelebihan 11 pendaftar ini membuat pihaknya terpaksa menutup pendaftaran untuk jenjang SMP lebih awal.
"Untuk sementara kami stop dulu penjangkauan SMP. Sekarang tinggal menunggu proses pleno dan penetapan siapa saja yang berhak masuk," ujar Soelung, Senin (15/6/2026).
Lalu, bagaimana nasib 11 siswa yang tidak tertampung? Dinsos punya solusi. Mereka akan diarahkan ke Sekolah Rakyat tingkat provinsi atau membantu mendaftarkan ke sekolah lain yang ada di Trenggalek. Sementara itu, proses perangkingan untuk menentukan siswa yang lolos dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni mendatang, berdasarkan skala prioritas dari pemerintah.
Berbanding terbalik dengan SMP, jenjang SD justru menjadi tantangan tersendiri. Dari target 90 siswa, baru 19 anak yang berhasil dijangkau. Begitu pula untuk jenjang SMA, masih tersisa 28 kursi dari target 90 pendaftar.
Soelung menjelaskan, kendala utama di jenjang SD adalah aturan batas usia minimal 7 tahun untuk sekolah berasrama. Selain itu, faktor kesiapan mental antara anak dan orang tua kerap tak sejalan. "Ada anaknya siap, tapi orang tua belum siap melepas. Sebaliknya juga sering terjadi," jelasnya.
Dinsos juga tidak bisa memaksa asesmen untuk anak yang sudah bersekolah, kecuali mendapat rekomendasi dari sekolah asal—terutama bagi anak yatim piatu, terlantar, atau korban kekerasan.
Fakta menarik lain ditemukan di lapangan: banyak anak dengan kondisi sosial ekonomi ekstrem, namun tidak masuk dalam kategori desil 1 dan 2 data kemiskinan nasional. "Mereka sangat butuh, tapi secara data kurang terakomodasi," ungkap Soelung.
Kabar terbaru, Kementerian Sosial memberi waktu hingga pekan keempat Juni untuk pemenuhan kuota. Namun jadwal itu masih bisa berubah, termasuk soal kepastian apakah kegiatan belajar mengajar langsung digelar di gedung Sekolah Rakyat yang masih dalam tahap pembangunan. "Kami ikuti keputusan pusat saja," pungkasnya. (Wwn)
