Madiun, Metro Jatim;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna masa persidangan kesatu Tahun 2026 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda utama rapat ini adalah, penerimaan dan pembacaan nota penjelasan Bupati Madiun mengenai lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD dan Usulan DPRD Kabupaten Madiun tentang Tiga Raperda Inisiatif Tahun 2026, Rabu (16/9/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Feri Sudarsono serta dihadiri oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, Jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, direksi BUMD, direksi RSUD, Camat se wilayah Kabupaten Madiun dan Para Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Madiun.
Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun, rapat dinyatakan memenuhi forum (Kuorum persidangan) dengan kehadiran 32 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Madiun, hal ini sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Madiun.
LIMA RAPERDA USULAN PEMKAB MADIUN.
Surat resmi Bupati Madiun bernomor 100.3.2/179/402.013/2026 tertanggal 14 September 2026 menyerahkan lima Raperda untuk dibahas bersama DPRD. Lima regulasi tersebut mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat, diantaranya adalah :
1. Raperda tentang : Penataan desa, kewenangan desa, musyawarah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa, Badan Usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa Pembinaan dan pengawasan, sesuai dengan PP. Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Raperda tentang : Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2020 - Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
3. Raperda tetang : Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2029 - Pengalokasian dana secara bertahap untuk pembiayaan Pilkada mendatang.
4. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 6 Tahun 2016 - Penyesuaian Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Raperda tentang Penyertaan Modal - Penambahan modal Pemkab Madiun pada PT. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) untuk memperkuat perekonomian rakyat.
LANGKAH SELANJUTNYA.
Pimpinan DPRD menyampaikan bahwa pembahasan ini merupakan wujud penguatan transparansi dan akuntabilitas pembentukan produk hukum daerah. Langkah selanjutnya, DPRD bersama tim penyusunan Pemkab Madiun akan segera menjadwalkan pembahasan teknik melalui pandangan umum fraksi-fraksi dan rapat komisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikesempatan yang sama, penjelasan resmi dewan yang disampaikan oleh juru bicara DPRD, Yuyun Andri Purwitosari, setelah melalui proses penjadwalan Badan Musyawarah (Banmus) serta berpedoman pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Madiun tentang Tiga Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Madiun yang diajukan kepada pihak eksekutif adalah meliputi :
1. Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Disusun sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Madiun agar memiliki kedudukan dan kesempatan setara dibidang pendidikan, ketenagakerjaan, pelayanan publik hingga aksesibilitas.
2. Raperda Fasilitas Pesantren. Dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Madiun yang mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2019. Regulasi ini mencakup dukungan pembinaan serta penganggaran dari APBD yang transparan dan akuntabel sesuai kewenangan daerah.
3. Raperda Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan. Diajukan guna menyelaraskan aturan daerah dengan regulasi perizinan berusaha tingkat nasional (OSS). Pencabutan ini bertujuan menyerdahanakan birokrasi tanpa mengabaikan pengawasan lingkungan, tata ruang dan tata bangunan.
TINDAK LANJUT PEMBAHASAN.
Ketiga usulan rancangan regulasi tersebut, pihak DPRD telah bersurat resmi kepada Bupati Madiun Nomor 100.3.2/2662/402.040/2026 tertanggal 11 September 2026. Pihak dewan berharap eksekutif segera memberikan tanggapan berupa Tanggapan/Pendapat Bupati pada Rapat Paripurna tahap berikutnya sebelum nantinya dilanjutkan ke tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Sementara itu, penjelasan Bupati Madiun, Hari Wuryanto seusai sidang, tentang kebijakan pemerintah daerah melalui restrukturisasi Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan resmi digabungkan dengan Dinas Pertanian dan Perikanan. Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Selama ini, kordinasi antar sektor seringkali memakan waktu dan biaya karena harus melalui rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan asisten daerah.
"Sebelum resmi digabung, untuk menyelaraskan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentu melalui rakor dulu. Itu pasti ada biaya dan memakan waktu. Kalau dipangkas menjadi satu dinas, efisiensi otomatis tercapai. Selain memangkas anggaran operasional dan rapat, restrukturisasi ini jelas juga akan menyatukan tata kelola pegawai (ASN) dilingkungan dinas terkait." Jelas Hari Wuryanto.
Masih di tempat yang sama, setelah sidang, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Feri Sudarsono, kepada awak media menjelaskan tentang Raperda Perlindungan Pondok Pesantren dan Penyandang Disabilitas. Bahwa selama ini, bantuan daerah untuk pondok pesantren cenderung dinikmati secara terbatas dan dominan bersandar pada pengajuan Proposal individual. Dengan adanya Raperda Pondok Pesantren yang diusulkan atas masukan para pengasuh Pondok Pesantren, pemerintah daerah akan memiliki pijakan regulasi yang kuat untuk menganggarkan bantuan secara transparan, merata dan sah secara hukum. Tak hanya Ponpes, DPRD juga mendorong Raperda Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini menegaskan bahwa warga dengan disabilitas memiliki hak yang setara dan mengakses layanan publik, perlindungan serta dukungan daerah.
"Kita semua punya hak yang sama. Regulasi ini dibuat agar saudara-saudara kita penyandang disabilitas terlindungi dan terpenuhi haknya. Pun demikian, dengan aturan ini, penganggaran dan penyaluran bantuan untuk Pondok Pesantren punya dasar hukum yang jelas, mana yang layak dan tidak," pungkas Ketua DPRD, Feri Sudarsono dalam penjelasannya. (Ismantono)
