Trenggalek, Metro Jatim;
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan Apel Akbar Patroli Tolak Politik Uang dalam Pemilu 2019 yang dihadiri Forkopimda, Ketua Ormas se-Kabupaten Trenggalek di Stadion Minak Sopal pada Sabtu, 13/4/2019.
Apel Patroli Pengawasan Tolak Politik Uang ini digelar guna menindaklanjuti instrusi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Repubik Indonesia Nomor : 0711/K.BAWASLU /PM.01.00/3 2019 tertanggal 29 Maret 2019.
Selanjutnya, Apel Patroli Pengawasan Tolak Politik Uang diawali dengan persiapan Pasukan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Bawaslu serta diakhiri melepaskan balon secara bersama sama sebagai simbolis pengawasan tolak politik uang.
Dalam apel akbar Ketua BAWASLU Kabupaten Trenggalek Ahmad Rokhani, S.Pi menyampaikan sambutan Ketua BAWASLU Republik Indonesia terhadap seluruh peserta Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2019.
Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek memaparkan bahwa Pemilihan Umum 17 April 2019 merupakan pengalaman baru sejarah kepemililuan di Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rayat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dipilih secara serentak.
Masih menurutnya, "Dengan gerakan patroli pengawasan ini dapat dimaknai sebagai gerakan etik dan moral berbasis pada keyakinan Bawaslu bahwa Indonesia sanggup mendemontrasikan suatu keunggulan berdemokrasi pada basis karakter sejati anak bangsa yang beradab, cinta perdamaian, menjunjung tinggi kekeluargaan," tuturnya.
"Menghargai setiap perbedaan diantara sesama anak bangsa pada keyakinan itu melalui patroli masa tenang, Bawaslu berharap tdak sekedar melakukan melakukan pengawasan tapi sekaligus menjadi momentum sebagai kesempatan mengedukasi masyarakat Indonesia, pasalnya pemilu bakan sekedar kontestasi politik dan sirkulasi elit, namun merupakan dialektika yang menempatkan anak bangsa subjek dalam ruang pemaknaan demokrasi yang nya," lanjutnya.
"Patroli masa tenang akan menjadi daya dorong bagi seluruh warga negara pemilik hak pilih yang sadar dmenjunjung tinggi akan hak serta kewajiban, saling menghormati, saling menghargai, saling menyatukan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara," imbuhnya.
"Pengawas di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan agar membaca serta mempelajari dengan seksama setiap data yang tersaji dalam IKP 2019, menuntun perencanaan strategi pencegahan dan pengawasan diwilayah masing masing," harapnya.
"Hal ini dilakukan agar Pengawas mampu beradaptasi dengan terutama untuk melakukan penetrasi strategi pengawasan yang tepat tanpa menciderai tatanan dan nilai sosial kemasyarakatan yang ada," pungkasnya. (Hrd/Sum)
