Tulungagung, Metro Jatim;
Pemerintah Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Tulungagung, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka RKPDesa dan RKPD Kabupaten tahun 2024, Selasa (24/1/2023) malam.
Musrenbangdes Sambirobyong berlangsung di balai desa dibuka langsung oleh Kades Gus Munip yang dihadiri oleh perwakilan dari Forpimcam Sambirobyong , dan diikuti oleh puluhan peserta terdiri dari Ketua RT/RW, LPM, BPD, Sekdes, perwakilan kelompok tani, perwakilan perempuan, perangkat desa, tokoh masyarakat serta lainnya.
Dalam Musrenbangdes tersebut, untuk menyerap usulan para warga desa Sambirobyong yang nantinya akan menjadi usulan prioritas untuk RKPDesa maupun RKPD Kabupaten tahun anggaran 2024 nanti.
Menurut Kades Sambirobyong rangkaian kegiatan Pemdes dalam perencanaan pembangunan desa ini telah diawali dengan musyawarah dusun (Musdus) pada tanggal 23 Januari 2023 kemarin.
Dijelaskannya, dari musdus itu pihaknya juga telah mengevaluasi hal - hal tentang usulan, dari tahun sebelumnya yang belum terealisasi juga akan diangkat lagi untuk diusulkan kembali dalam RKPDesa maupun RKPD Kabupaten di tahun 2024 nanti.
“Kalau itu memang sangat urgent diangkat dalam prioritas untuk tahun 2024,” sambung Kades Gus Munip usai membuka dan mengikuti acara Musrenbangdes.
Lanjut Gus Munip pihaknya juga berencana akan memulai dengan mencicil untuk kegiatan pembangunan fisik dari usulan warganya yang telah sekian lama mengantri. Karena diakuinya, sudah selama kurang lebih 3 tahunan tidak melakukan kegiatan pembangunan fisik.
Masih menurut Kades Gus Munip , dalam Musrenbangdes untuk RKPDesa 2024 nanti pihaknya akan memprioritaskan diantaranya, usulan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, untuk penanganan stunting maupun usulan lainnya.
Dalam hal prioritas terkait kesehatan masyarakat itu, nantinya pihaknya akan melakukan penanganan masalah jamban dan Pospindo yang ada di Desa Sambirobyong yang masih menjadi PR sampai saat ini. Selain itu, pihaknya juga akan membangun saluran saluran air yang sudah mulai rusak dan air di saluran itu masuk ke sumur warga yang akan memungkinkan berdampak pada kesehatan warganya.
“Nah, itu juga kami prioritaskan karena untuk kesehatan warga. Tapi kalau fisik seperti membangun jalan yang sekiranya tidak terlalu penting meskipun pernah diusulkan ya ini kita tahan dulu. Yang kami prioritaskan kaitannya dengan kesehatan masyarakat lah yang didahulukan,” ujarnya.
Dan yang terkait dengan BLT-DD 2023 ini yang bisa kita berikan kepada KPM sejumlah 40 KPM. (Team Dewan Redaksi)