Madiun, Metro Jatim;
Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Inspektorat Kabupaten Madiun pada Rabu (8/10/2025) bertempat di ballroom Bima Hotel Aston Madiun telah melaksanakan kegiatan Workshop Governance Risk and Compliance (GRC), untuk membantu mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintah Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat dan Sejahtera (Bersahaja) sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun.
Sebagaimana diketahui, dengan penerapan Governance Risk and Compliance (GRC), yakni diharapkan kepada peserta dapat meningkatkan kemampuan untuk mengelola resiko-resiko, mematuhi semua peraturan serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
Kegiatan Workshop GRC dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun, Joko Lelono dan Adi Widodo dari Puslatdikwas BPKP Ciawi Bogor sebagai Narasumber pemberi materi utama. Sedangkan sebagai peserta Workshop GRC adalah semua Sekretaris masing-masing Dinas OPD, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris BUMD dan Jajaran Inspektorat.
Menurut laporan Kepala Inspektorat Kabupaten Madiun, Joko Lelono mengatakan bahwa, "Kegiatan Workshop GRC ini adalah sebagai bekal penting dalam melaksanakan tugas dinasnya masing-masing. Dengan pemberian bekal secara tehnis dari Narasumber dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik," tuturnya.
Sedangkan dasar kegiatan Workshop GRC ini menurut Joko Lelono adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kita laksanakan dalam rangka untuk membantu mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun yang Bersih, Sehat dan Sejahtera (Bersahaja). Khususnya Visi pertama, arti bersih adalah menghadirkan pemerintahan yang transparan dalam organisasi yang terpercaya, meningkatkan pelayanan, memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan mengembangkan tehnologi. "Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel tersebut tidaklah mudah, memerlukan kajian bersama dan kolaborasi bersama, bukan mustahil akan dapat dicapai bersama, asalkan memerlukan kordinasi bersama dan memiliki komitmen bersama," tutur Joko Lelono.
Melihat kondisi yang ada, masih banyak kekurangan dalam rangka merencanakan GRC, sesuai hasil Monev BPKP yang intinya kurang selaras dalam rangka pencapaian sebuah tujuan, bagaimana merefleksikan, dimana di dalamnya mengendalikan resiko-resiko dalam rangka menjalankan sebuah perencanaan tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas para sekretaris yang harus memiliki wawasan administrasi yang luas sebagai pendukung kinerjanya, "Keberhasilan seorang birokrasi bukan hanya diukur dari kemampuan manajerial semata, namun ketulusan, kejujuran dan loyalitas menjadi dasar utama sebagai pelayan publik," pungkasnya. (Ismantono)