Mojokerto, metrojatim.com;
Jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pemasangan jaringan fiber optic di wilayah Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri, Selasa (27/1/2026).
Sidak ini menemukan banyaknya kabel dan tiang fiber optic yang terpasang tanpa identitas serta diduga belum mengantongi izin lengkap. Sidak dilakukan di dua lokasi, yakni Jalan Raya RA Basoeni, Kecamatan Sooko, dan Jalan Jayanegara, Kecamatan Puri.
Dalam sidak tersebut, anggota dewan menyoroti kondisi kabel fiber optic yang semrawut dan dinilai berpotensi melanggar aturan pemanfaatan ruang jalan.
Sementara itu Hadi Fatkhur Rohman, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto saat Sidak menuturkan bahwa, berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, tercatat sebanyak 36 provider telah mengajukan atau terdata dalam proses perizinan di OPD DPUPR dan Tata Ruang.
Namun dari jumlah tersebut, kata Politisi Partai NasDem ini, hanya 17 provider yang diketahui memasang tiang dan beroperasi tanpa izin lengkap.
Selain itu, ada empat provider dinilai menunjukkan itikad baik dengan sedang melengkapi perizinan, sementara dua provider dinyatakan telah patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
Pria yang akrab disapa Mas Hadi dari Desa Banjarsari Kecamatan Jetis ini pun menegaskan bahwa sidak ini merupakan tugas negara dan bagian dari upaya menertibkan infrastruktur jaringan telekomunikasi sekaligus mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini kata Mas Hadi, Ada sekitar 36 provider yang masuk dalam proses perizinan di DPUPR dan Tata Ruang, dan pihak Komisi III sudah mengundang dua provider, Biznet dan MyRepublic, dan Selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama OPD terkait dan seluruh provider.
Mas Hadi menambahkan, bahwa DPRD ingin memastikan seluruh provider mematuhi aturan serta memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah, dan Komisi III DPRD memberikan tenggat waktu satu minggu kepada para provider untuk: Melengkapi seluruh perizinan, Membayar kewajiban pajak dan retribusi daerah.
Politisi Muda PKB ini berharap kepada Satpol PP Kabupaten Mojokerto untuk bersikap tegas terhadap masalah ini. "Kami berharap, kalau tidak ada itikad baik, langsung segel saja. Jangan sampai PAD Kabupaten Mojokerto terus bocor,” tegas Mas Hadi dengan suara lantang.
Sementara itu itu ditempat yang sama, Ahmad Afifuddin Sya'roni Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto ini juga menambahkan, bahwa Langkah Sidak seperti kita ingin tahu keadaan dilapangan dan kalau tidak ada ijinnya pemasangan jaringan optic fiber maka dapatnya Satpol PP bisa menertibkan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto ini agar sesuai regulasi, dan tidak merusak tata ruang, serta memberikan kontribusi optimal terhadap PAD daerah. ”Kalau tidak tertib aturan maka sebaiknya ditindak saja, karena kita berharap semua pihak harus taat pada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Mojokerto ini," tegas Ahmad Afifuddin Sya'roni politisi muda PPP ini sambil mengepulkan asap rokok nya.
Ditempat terpisah, Dari pihak provider, Supervisor MyRepublic, Jaelani, menyampaikan bahwa perusahaannya telah mengantongi izin pemasangan jaringan Fiber Optic di wilayah Sooko dan Mojosari.
“Kami sudah memiliki izin pemasangan di wilayah tersebut,” ucap Jaelani didampingi Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto M. Taufiqurrahman STTP MM.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Hj. Yuni Laili Faizah, ST, MT, didampingi Kabid Bina Marga PUPR Henry Surya, ST, MT, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan di lapangan dengan melakukan pendataan dan penertiban secara bertahap.
“Kami menghitung langsung jumlah tiang yang berdiri berdasarkan izin pemanfaatan bagian jalan. Setelah kami identifikasi milik provider mana, akan kami serahkan ke Satpol PP sebagai penegak Perda,” tegas Hj. Yuni Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto ini didampingi Henry Surya.
Menurut Yuni, penindakan akan dilakukan melalui tahapan teguran hingga penyegelan apabila provider tidak menunjukkan kepatuhan.
Dilain pihak Sidak awal tahun 2026 ini diikuti oleh seluruh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto ini diantaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Khoirul Amin, S.Sos., (F-Nasdem) selaku Koordinator, didampingi Drs. H. Edy Sasmito (F-Nasdem), Ketua Komisi III, DPRD Kabupaten Mojokerto bersama jajarannya: Bagus Ramadhanarto Putra, S.H., (F-Golkar), Hj. Setia Puji Lestari, S.E., M.Si., (F-PDI-P), Andik Sanjaya, S.H., (F-Gerindra), Mustakim, (PAN), Hadi Fatkhur Rohman, Eko Sutrisno, S.H., (F-PKB), Hj. Widayati, Amd.A.K, (F-Nasdem), Muhammad Afifuddin, (F-Demokrat), Ahmad Afifuddin Sya'roni, (F-PPP) dan H. Salahuddin (PAN). (Kartono/ADV)
