Trenggalek, metrojatim.com;
Pembahasan awal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2025 mulai disorot tajam oleh DPRD. Dalam rapat yang digelar Senin (06/04/2026), Panitia Khusus (Pansus) menegaskan bahwa rotasi pejabat di lingkungan Pemkab tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab.
Ketua Pansus LKPj, Sukarodin, dengan tegas menyatakan bahwa setiap pejabat, meskipun baru menjabat dalam waktu singkat, wajib memahami dan mempertanggungjawabkan data kinerja.
"Maka tadi kami sampaikan, tidak ada alasan kami masih menjabat dua atau tiga minggu. Harus clear dan paham terhadap data-data yang disajikan," tegas Sukarodin kepada awak media.
Dua Poin Utama Pansus
Sukarodin mengungkapkan bahwa dalam pembahasan awal tersebut, terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian pansus.
Pertama, terkait adanya rotasi jabatan tinggi pratama (JPT) yang baru saja dilakukan. Namun, kondisi ini tidak bisa dijadikan dalih untuk menghindari tanggung jawab atas laporan kinerja.
Kedua, pansus tidak ingin pembahasan LKPj hanya berhenti pada angka-angka administratif. Pansus justru akan menitikberatkan pada dampak nyata dari program yang dijalankan.
"Tidak hanya cukup urusan di tataran angka, tapi outcome nya bagaimana," cetusnya.
Oleh karena itu, pansus berencana mencermati lebih dalam keterkaitan antara data, capaian kinerja, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Evaluasi Menyeluruh hingga Isu Nasional
Sukarodin menambahkan, pembahasan tahap awal ini memang belum masuk ke substansi detail. Namun, pansus sudah mulai menyiapkan kerangka evaluasi, termasuk membandingkan capaian daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Beberapa isu nasional turut menjadi perhatian, seperti kebijakan efisiensi anggaran melalui pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga penerapan work from home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar.
"Misal, listrik, AC dimatikan, air, juga BBM saat WFH tidak ada jatah. Ini adalah langkah penghematan oleh pemerintah kita. Ini bagian dari cara untuk langkah penghematan," jelasnya.
Dengan pendekatan evaluasi yang lebih substantif dan berbasis dampak nyata, Pansus DPRD Trenggalek berkomitmen untuk mengawal LKPj Bupati agar tidak sekadar menjadi dokumen administrasi, tetapi benar-benar mencerminkan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. (Wwn)
