Trenggalek, Metro Jatim;
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek kini menghadapi tantangan baru terkait tata ruang wilayah. Hasil pemetaan yang dilakukan Satgas MBG setempat menemukan sejumlah lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Pemetaan ini dilakukan berdasarkan data koordinat lokasi yang diserahkan secara mandiri oleh setiap pengelola SPPG. Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, dr. Sunarto, menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk memetakan posisi persis seluruh dapur pelaksana program.
“Masing-masing SPPG mengirimkan koordinat lokasinya, lalu kami petakan satu per satu untuk mengetahui posisi pastinya,” ujar dr. Sunarto.
Dari hasil pemetaan awal tersebut, terkonfirmasi ada sejumlah lokasi yang masuk dalam kawasan yang memiliki aturan perlindungan khusus lahan pertanian. Namun dr. Sunarto belum dapat merinci jumlah pastinya, mengingat data rinci tersebut masih tersimpan di instansi teknis terkait, dalam hal ini Dinas PUPR.
“Benar ada beberapa yang berada di kawasan LSD maupun LP2B, namun angka pastinya kami belum pegang karena datanya ada di instansi terkait,” jelasnya.
Kondisi ini menjadi catatan penting karena keberadaan bangunan di kawasan tersebut memiliki aturan yang ketat demi menjaga kelestarian lahan pangan. Mengingat MBG merupakan program strategis nasional, penyelesaian persoalan ini dinilai memerlukan keputusan arah kebijakan dari pemerintah pusat.
“Hal ini tentu menunggu sikap kebijakan dari pihak pusat, mengingat aturan terkait LSD dan LP2B serta status program ini yang bersifat nasional,” tambahnya.
Selain memetakan lokasi, Satgas MBG juga terus berupaya memastikan seluruh dapur beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai pembinaan dan pendampingan terus diberikan kepada pengelola SPPG, mulai dari aspek higiene sanitasi hingga tata kelola administrasi, agar pelaksanaan program berjalan tertib dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Kami terus melakukan pembinaan serta memfasilitasi seluruh kebutuhan agar SPPG dapat memenuhi semua syarat yang ditetapkan, sekaligus memastikan tata kelola pengelolaannya berjalan dengan baik,” pungkasnya. (wwn)
