Trenggalek, Metro Jatim;
Menyusul insiden dugaan gangguan kesehatan yang menimpa 549 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca mengonsumsi hidangan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tamanan, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi meminta seluruh pihak memperketat pengawasan serta memastikan standar operasional dapur penyedia layanan dipenuhi secara ketat.
Bagi Doding, keselamatan anak-anak dan seluruh penerima manfaat adalah prioritas mutlak. “Kita berharap ini adalah kejadian terakhir. Pengawasan harus jauh lebih diperketat lagi, dan seluruh standar pelayanan harus dipenuhi agar jaminan keamanan pangan terjaga,” tegasnya. Ia juga mengaku terus memantau perkembangan situasi bersama Satgas MBG dan pemerintah daerah, berharap kondisi segera terkendali tanpa ada insiden serupa yang terulang.
Doding juga menyoroti kelengkapan dokumen seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur penyedia layanan, yang menurutnya harus segera diselesaikan. Meski begitu, ia menegaskan dokumen kelayakan tidak bisa menjadi jaminan mutlak bahwa risiko gangguan kesehatan tidak akan muncul.
“Memenuhi syarat dan sertifikat adalah kewajiban yang harus dijalankan, namun tidak menjamin 100% bebas masalah. Masih banyak faktor lain yang berpengaruh, dan kita harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui akar permasalahannya secara pasti,” jelasnya. Ia pun mengakui kelalaian dalam pelaksanaan tetap bisa terjadi meski administrasi sudah lengkap, sehingga pengawasan berkelanjutan sangat diperlukan.
Terkait langkah tindak lanjut, Doding menyatakan DPRD belum berencana memanggil pengelola SPPG saat ini. Pihaknya akan menunggu hasil resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) serta kesimpulan pemeriksaan laboratorium. “Saat ini Satgas MBG yang memegang kendali koordinasi, kita akan melihat perkembangannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan selanjutnya,” ujarnya.(wwn)
