Trenggalek, Metro Jatim;
Duka mendalam masih menyelimuti hari-hari Rusmini (58), warga Dusun Krajan, Desa Sumberdadi, Kecamatan Trenggalek. Belum sempat kering air matanya atas kepergian suami tercinta, ia justru harus menghadapi beban berat lain: tagihan biaya perawatan rumah sakit mencapai sekitar Rp15 juta yang sama sekali tak mampu ia bayar.
Kisah pilu ini bermula saat suami Rusmini jatuh sakit dan dibawa ke RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Keluarga datang dengan harapan besar—kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki sudah pasti menjamin biaya pengobatan. Namun harapan itu runtuh seketika saat diketahui status kepesertaan tersebut ternyata tidak aktif.
Karena kendala itu, suami Rusmini akhirnya harus dirawat sebagai pasien umum. Hanya satu hari satu malam ia mendapat perawatan, namun sayang nyawa tak tertolong sang suami berpulang ke Rahmatullah, meninggalkan duka sekaligus tagihan yang terasa mustahil lunas.
“Warga kami ini sangat kurang mampu, rumahnya sederhana sekali, penghasilan pun nyaris tak ada. Mana mungkin sanggup melunasi biaya sebesar itu?” ujar Ketua BPD Desa Sumberdadi, Sujito, yang turut mendampingi Rusmini menuntaskan masalah ini hingga ke DPRD Trenggalek.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian data kesejahteraan warga: Rusmini tercatat dalam kelompok Desil 6, padahal kondisi nyata kehidupan keluarganya sangat memprihatinkan seharusnya masuk kelompok paling bawah yang paling membutuhkan perlindungan penuh.
“Kalau data tidak sesuai, bantuan dan perlindungan jadi meleset. Beliau seharusnya masuk kelompok yang paling dibantu, tapi kenyataannya justru terjebak masalah administrasi hingga menanggung beban berat begini,” tegas Sujito.
Kendala status KIS yang tiba-tiba tidak aktif juga menjadi sorotan utama. Banyak warga memegang kartu jaminan kesehatan, namun tak sadar statusnya sudah tidak berlaku saat sangat dibutuhkan. Sujito berharap pemerintah segera memperbaiki sistem pemantauan data, agar warga yang memegang KIS benar-benar terjamin saat sakit, dan warga yang benar-benar tidak mampu mendapatkan penggantian atau pembebasan biaya secara penuh.
Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menjelaskan bahwa kendala ini terjadi karena saat kejadian bertepatan hari Sabtu, sehingga layanan pengaktifan kembali status kepesertaan tidak bisa dilakukan secara langsung. “Kasus ini memang bersifat khusus, waktu itu layanan administrasi terkait tutup, sehingga terpaksa masuk jalur pasien umum,” ujarnya.
Meski begitu, DPRD bergerak cepat mencari jalan keluar. Mengingat keterbatasan aturan yang belum memungkinkan pemberian bantuan langsung dari anggaran daerah, pihak dewan menjalin kerja sama dengan Baznas Trenggalek untuk menutup seluruh tagihan tersebut demi meringankan beban Rusmini.
“Kami pastikan beban ini tidak jatuh ke pundak beliau sendirian. Melalui sinergi dengan Baznas, biaya tersebut akan kami usahakan tertutup sepenuhnya,” janji Doding.
Kini, upaya terus dilakukan agar kisah duka Rusmini sekaligus menjadi pelajaran berharga: agar data sosial masyarakat lebih akurat, status jaminan kesehatan selalu terjaga aktif, dan perlindungan bagi warga miskin serta rentan benar-benar berfungsi saat dibutuhkan paling mendesak. (wwn)
