Trenggalek, Metro Jatim;
Ruang keuangan Kabupaten Trenggalek diprediksi akan lebih terbatas pada tahun anggaran 2027. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyepakati Kerangka Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan kemampuan belanja sebesar Rp1,767 triliun. Angka ini turun sekitar Rp160 miliar dibandingkan alokasi tahun berjalan, yang utamanya disebabkan oleh penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan bahwa angka yang disepakati saat ini bersifat sementara dan masih terbuka kemungkinan perubahan saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berlangsung nanti.
"Angka belanja yang kita sepakati untuk tahap awal ini sekitar Rp1 triliun 767 miliar 400 juta. Dibandingkan dengan anggaran tahun 2026, nilainya turun di kisaran Rp150 hingga Rp160 miliar," ungkap Doding.
Penurunan kapasitas belanja ini, lanjutnya, sangat berkaitan dengan kebijakan alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat. Karena proses penyusunan belum mencapai tahap akhir, pihak legislatif masih menaruh harap adanya kebijakan tambahan dari tingkat pusat yang nantinya dapat memperkuat pos keuangan daerah.
"Semua ini masih berupa rencana sementara, perhitungannya belum final sepenuhnya. Kami terus berharap ada kebijakan atau alokasi tambahan dari pemerintah pusat yang bisa meningkatkan kemampuan fiskal Trenggalek," tambahnya.
Sementara itu, pendapatan daerah pada tahun depan diperkirakan mencapai sekitar Rp1,75 triliun. Dengan angka tersebut, terdapat selisih kurang lebih Rp16 miliar antara total pendapatan dengan rencana belanja. Kesenjangan ini nantinya akan ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari tahun-tahun sebelumnya.
"Pendapatan kita diproyeksikan di angka Rp1,75 triliun, sehingga muncul selisih sekitar Rp16 miliar. Kekurangan tersebut nantinya akan kita tutup memanfaatkan sisa anggaran tahun lalu," jelas Doding.
Selain menyesuaikan besar belanja dengan kemampuan pendapatan, penyusunan anggaran 2027 juga sudah memasukkan berbagai kewajiban daerah yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah pembayaran utang daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp11 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menyisihkan dana cadangan sebesar Rp20 miliar guna membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Kondisi keterbatasan fiskal ini mendorong DPRD dan Pemkab Trenggalek untuk menyusun anggaran dengan prinsip yang jauh lebih selektif. Berbagai upaya efisiensi dan penghematan pun digalakkan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
(Wwn)
